Tanjung (Suara NTB) -perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi atensi bersama antara eksekutif, legislatif hingga organisasi non-pemerintahan atau Non-Governmental Organization (NGO). DPRD di satu sisi, mendorong regulasi perlindungan PMI melalui Raperda Inisiatif. Sementara NGO, mendorong perlindungan PMI hingga ke tingkat Pemerintahan Desa.
Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., saat menghadiri lokakarya atau workshop peringatan Hari Migran Internasional di Aula Kantor Bupati, Senin (26/10), mengungkapkan pekerja migran merupakan bagian penting dari pembangunan karena tidak hanya berjuang meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap perekonomian daerah dan nasional.
“Keberhasilan penempatan pekerja migran tidak cukup diukur dari jumlah warga yang berangkat ke luar negeri, tetapi juga dari terjaminnya keselamatan, terpenuhinya hak-hak pekerja, serta meningkatnya kesejahteraan mereka dan keluarganya,” ujar Bupati.
Bupati Najmul juga mengingatkan bahwa bekerja ke luar negeri masih menjadi pilihan masyarakat untuk meningkatkan penghasilan. Di balik peluang tersebut terdapat berbagai risiko yang harus diantisipasi. Risiko tersebut meliputi penempatan secara nonprosedural, penipuan, ketidaksesuaian perjanjian kerja, hingga pelanggaran hak-hak pekerja di negara tujuan.
Bupati meminta agar prosedur penempatan CPMI disosialisasikan dan diperkuat secara masif. Ia mendorong pelibatan unsur pemerintah dari kabupaten hingga desa, serta unsur instansi vertikal seperti TNI-Polri.
“Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang akurat mengenai lowongan kerja, perusahaan penempatan resmi, persyaratan dokumen, kondisi kerja, hak dan kewajiban, serta mekanisme pengaduan apabila menghadapi permasalahan,” terangnya.
Selain itu, peningkatan kualitas calon pekerja migran juga perlu dilakukan melalui pelatihan keterampilan, penguasaan bahasa, pemahaman budaya negara tujuan, serta pembekalan mengenai keselamatan kerja.
Najmul mengajak seluruh mitra pembangunan, organisasi masyarakat, lembaga pendamping, dan pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dalam memperluas akses informasi, meningkatkan kapasitas calon pekerja migran, serta memberikan pendampingan bagi pekerja migran dan keluarganya.
Pemerintah daerah juga berkomitmen, agar sistem perlindungan pekerja migran dapat semakin diperkuat, mulai dari pencegahan risiko sebelum keberangkatan, pendampingan selama bekerja, hingga memastikan pekerja migran dapat kembali ke daerah asal dan menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.
Sementara, Ketua Perkumpulan Pancakarsa, Aprina Utariani, menyampaikan, kegiatan workshop merupakan agenda rutin yang krusial dalam memperkuat ekosistem perlindungan pekerja migran, rangkaian acara juga diisi dengan senam sehat dan program penutupan.
Aprina mengungkapkan, terdapat enam desa yang telah merasakan dampak positif dari program, lebih membanggakan lagi, lima desa di KLU telah resmi menjadi bagian dari program “Desa Migran Emas” dan masuk dalam daftar 20 Desa Migran Emas terbaik di Provinsi NTB. (ari)
