Kota Bima (Suara NTB) –Dinas Pertanian Kota Bima memperkuat sarana pengairan untuk mengantisipasi dampak El-Nino. Upaya mitigasi dilakukan melalui pembangunan jaringan irigasi tersier di 20 titik, embung di lima titik, irigasi perpompaan di 25 titik, serta bantuan 15 unit pompa air.
Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, Abdul Najir, S.Pt., M.M., menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hingga saat ini belum ada laporan dampak El-Nino yang secara nyata memengaruhi luas tanam, luas panen, maupun produksi pertanian di Kota Bima. “Hingga saat ini belum terdapat laporan dampak El-Nino yang secara nyata mempengaruhi indikator luas tanam, luas panen, maupun produksi pertanian di Kota Bima,” sebutnya pada Selasa (27/10).
Penguatan sarana pengairan tersebut diarahkan pada lahan pertanian yang memiliki keterbatasan sumber air selama musim kemarau. Pembangunan dan bantuan sarana itu diharapkan dapat menjaga ketersediaan air untuk kegiatan budidaya serta mengurangi risiko kehilangan hasil akibat kekeringan.
“Dalam upaya memaksimalkan penyediaan air irigasi pada lahan pertanian menghadapi kemarau panjang yang terjadi pada tahun ini. Kami melaksanakan penguatan infrastruktur dan sarana pengairan pertanian melalui sejumlah kegiatan, seperti pembangunan jaringan irigasi tersier pada 20 titik, pembangunan embung pada 5 titik, irigasi perpompaan pada 25 titik dan bantuan pompa air sebanyak 15 unit,” paparnya.
Selain pembangunan infrastruktur, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I. Koordinasi ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, peningkatan fungsi jaringan irigasi, dan optimalisasi sumber air untuk kebutuhan pertanian.
Menurutnya, optimalisasi peran PPL dinilai penting untuk memantau kondisi pertanaman, ketersediaan air, perkembangan luas tanam dan panen, serta potensi gangguan produksi. Petani diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi air, mengoptimalkan penggunaan air irigasi, menyesuaikan komoditas, serta segera melaporkan indikasi kekeringan pada lahan pertanian.
“Penguatan infrastruktur tersebut diutamakan pada lahan-lahan pertanian yang memiliki keterbatasan sumber air selama musim kemarau. Keberadaan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan kegiatan usaha budidaya pertanian dan mengurangi risiko kehilangan hasil akibat kekeringan,” katanya.
Ia mengatakan bahwa surat imbauan Menteri Pertanian RI telah meminta gubernur dan bupati melakukan langkah antisipasi, termasuk memetakan wilayah rawan kekeringan, memperkuat sistem peringatan dini, merehabilitasi jaringan irigasi, dan mengoptimalkan sumber air untuk menjaga produksi pangan. (hir)
