Tanjung (Suara NTB) – Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan kunjungan studi banding ke Pemkab Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Rombongan Pemda dipimpin langsung Wakil Bupati, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., didampingi Kepala Inspektorat KLU, Heryanto, SP., Asisten I, H. Rusdi, ST., MT., lima camat, serta sejumlah pejabat teknis OPD.
Rombongan Pemda diterima oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, SE., beserta jajaran, pada Rabu (28/10/2026). Melalui kesempatan tersebut, Pemda KLU berharap dapat mengadopsi berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan Pemkab Sleman untuk memperkuat fungsi pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kusmalahadi menyampaikan kunjungan kerja difokuskan untuk menggali berbagai praktik, baik tata kelola pemerintahan di Sleman. Khususnya dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat koordinasi kewilayahan, dan memastikan pelayanan publik yang tepat sasaran serta bebas birokrasi berbelit.
“Kita ingin pemerintahan adaptif terhadap kondisi wilayah. Tata kelola yang kita maksud adalah bagaimana memaksimalkan kinerja sekaligus meneguhkan komitmen, sehingga pelayanan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran dan tidak berbelit-belit,” ujarnya.
Ia menilai pembelajaran antardaerah sangat penting mengingat KLU, sebagai kabupaten termuda di NTB yang kini memasuki usia ke-18 tahun, masih membutuhkan penguatan kapasitas aparatur. Saat ini, KLU terdiri atas lima kecamatan dan 43 desa. Namun pada tahun 2026, pemerintah daerah juga telah melantik 26 penjabat Kepala Desa Persiapan sebagai bagian dari penataan pemerintahan desa.
“Ke depan, KLU tengah mempersiapkan pengembangan wilayah melalui rencana pemekaran Kecamatan Bayan menjadi dua kecamatan, serta pembentukan kecamatan khusus untuk kawasan tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air). Penataan ini diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pelayanan dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah,” paparnya.
Wabup menyambung, tantangan pembangunan yang dihadapi Lombok Utara salah satunya menyangkut tingginya angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 19-20 persen. Meski demikian, ia menegaskan KLU memiliki potensi sosial-budaya yang kuat, seperti masyarakat yang toleran dan warisan budaya Masjid Kuno Bayan, yang perlu disinergikan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Sementara, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengapresiasi kunjungan tersebut dan berharap pertemuan yang dilaksanakan dapat memperkuat kerja sama antardaerah. Ia menjelaskan bahwa Sleman memiliki karakteristik wilayah dinamis akibat keberadaan sejumlah perguruan tinggi, yang menghadirkan peluang ekonomi sekaligus tantangan tersendiri dalam pelayanan publik. (ari)
