Giri Menang (Suara NTB) – Tenaga non-ASN di Lombok Barat (Lobar) mengaku sangat bersyukur Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK Paruh Waktu yang sekian lama terkendala akhirnya diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan keluarnya NIP ini, mereka merasa ada kepastian status. Mereka juga berharap setelah menerima SK, bisa masuk kebijakan pengalihan status dari PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Guru SDN 1 Keru Kecamatan Narmada, Mira Budiartika mengatakan, ia termasuk dari 12 orang guru yang keluar NIP-nya dari BKN. “12 orang guru saja yang bisa keluar NIP-nya, Alhamdulillah termasuk saya,” katanya penuh syukur.
Namun, ia berharap, setelah NIP keluar dan menerima SK PPPK Paruh Waktu, ia bisa menjadi PPPK Penuh Waktu tahun depan. Harapan ini sejalan dengan kebijakan pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu dan PPPK Penuh Waktu menjadi ASN. “Kami berharap direalisasikan (alih status PPPK),” harapnya.
Anggota Komisi IV DPRD Lobar, M. Munip mendukung alih status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu. Termasuk gaji atau honorarium PPPK di lingkungan Pemda ditanggung pemerintah pusat mulai tahun 2027. “Kami sambut baik dan dukung,” kata dia.
Terlebih mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) diatur bahwasanya belanja pegawai itu harus 30 persen. Sementara yang menyebabkan peningkatan belanja pegawai itu, salah satunya dari gaji PPPK.
Sementara itu, Kepala BKD dan PSDM Lobar, Baiq Mustika Dwi Adni mengaku sampai saat ini belum ada informasi resmi ke Pemda terkait hasil rapat antara DPR RI dengan sejumlah kementerian yang membahas pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu dan PPPK diangkat menjadi ASN. (her)
