Selong (Suara NTB) – Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Dikes Lotim) memastikan manajemen pengadaan dan ketersediaan obat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (faskes), khususnya puskesmas, dilakukan melalui perencanaan kebutuhan yang terukur. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa terkendala kekurangan obat.
Kepala Dikes Lotim, H. Lalu Aries Fahrozi, ditemui di Selong belum lama ini menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan obat di puskesmas tidak dilakukan secara sembarangan. Kebutuhannya dihitung berdasarkan pola pelayanan, tren penyakit pada tahun sebelumnya, serta jumlah masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan masing-masing puskesmas.
Menurutnya, setiap puskesmas terlebih dahulu menyusun Rencana Kebutuhan Obat (RKO). Dokumen tersebut kemudian disinkronisasikan dengan Dinas Kesehatan agar jumlah dan jenis obat yang dibeli benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
Terlebih, saat ini puskesmas telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan obat secara mandiri.
“Perencanaan harus melihat pola layanan, pola penyakit tahun sebelumnya, dan jumlah masyarakat yang dilayani. Puskesmas menyusun RKO, kemudian disinkronisasikan dengan Dinas Kesehatan agar pengadaan obat lebih tepat,” jelasnya.
Meski puskesmas memiliki kewenangan melakukan pengadaan sendiri, Dinas Kesehatan tetap menyiapkan stok penyangga atau buffer stock. Persediaan tersebut mencakup sejumlah jenis obat, bahan medis habis pakai (BMHP), hingga cairan medis untuk mengantisipasi apabila terjadi kekurangan stok di fasilitas pelayanan kesehatan.
Aries juga menyoroti pentingnya pengelolaan obat yang mendekati masa kedaluwarsa. Menurutnya, obat yang masa kedaluwarsanya masih tersisa, misalnya hingga 2028, harus diprioritaskan penggunaannya berdasarkan perencanaan dan kebutuhan pelayanan.
Sementara itu, apabila terdapat obat yang benar-benar telah kedaluwarsa, puskesmas wajib mengikuti prosedur pemusnahan serta melakukan pelaporan sesuai ketentuan. Pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing fasilitas kesehatan.
Di sisi lain, Dikes menegaskan tidak ingin persoalan ketersediaan obat menghambat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap informasi mengenai kendala pelayanan kefarmasian akan ditindaklanjuti, termasuk dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan apabila ditemukan laporan kekosongan obat.
Bahkan, untuk jenis obat tertentu yang tidak tersedia di puskesmas sehingga pasien harus mendapatkannya melalui apotek di luar fasilitas kesehatan, tersedia mekanisme kerja sama dengan apotek tertentu.
Melalui mekanisme tersebut, puskesmas dapat bekerja sama dengan apotek yang ditunjuk. Selanjutnya, pembayaran atas obat yang diberikan kepada pasien dilakukan oleh pihak puskesmas melalui mekanisme klaim. (rus)
