Taliwang (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB),optimis mampu mencapai target penerimaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) pada tahun 2026.
Realisasi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang ketenagakerjaan tersebut sudah mencapai Rp2,6 miliar atau 86,67 persen dari yang ditargetkan yakni sebesar Rp3 miliar.
“Insya Allah, dengan waktu yang tersisa sekitar, kita masih bisa kejar target Rp3 miliar itu di akhir tahun ini,” kata Kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi.
Slamet mengakui, target pendapatan dari TKA mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025. Hal itu terjadi seiring dengan mulai berkurangnya jumlah TKA yang dipekerjakan oleh perusahaan yang beroperasi di KSB.
Menurunnya jumlah TKA di KSB kata Slamet, dipengaruhi telah selesainya proyek konstruksi smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN). Saat pembangunan fasilitas pemurnian mineral tambang itu, realisasi PAD KSB dari TKA mencapai Rp4 miliar lebih. “Tahun lalu puncaknya kita dapat PAD dari DPTKA itu tembus Rp4 miliar lebih,” cetusnya.
Saat ini, jumlah TKA yang bekerja di KSB tinggal sekitar 400 orang. Dari jumlah itu Slamet meyakini target tetap akan tercapai. “Ada perpanjangan di bulan ini dan bulan depan. Dari pembayaran itu kita bisa capai target Rp3 miliar,” tegasnya.
Jumlah TKA yang bekerja di KSB mencapai 2 ribuan lebih. Hanya saja kata dia, sebagaian besar dari mereka tercatat lokasi utamanya bekerja bukan di KSB. Perusahaan yang mempekerjakan mendaftarkan mereka bekerja lokasi utamanya di daerah lain.
“Aturan penarikan DPTKA itu di mana si TKA tercatat lokasi utama kerjanya. Perusahaan sifatnya hanya diperbantukan di sini, karena kebetulan ada proyeknya di KSB,” urainya.
Dalam undang-undang terbaru bahwa pemanfataan TKA oleh perusahaan diatur secara ketat. Sejumlah syarat seperti TKA wajib mampu berbahasa Indonesia dan penempatan TKA hanya pada jabatan tertentu menjadi sebuah keharusan. “Itu juga sepertinya yang membuat perusahaan mengurangi tenaga kerja asingnya. Tidak seperti dulu, pekerjaan yang skill rendah pun mereka datangkan dari luar negeri,” imbuhnya.
Sebagai informasi DKPTKA merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja TKA kepada pemerintah atas setiap TKA yang dipekerjakan. Dana ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau pendapatan daerah dalam bentuk retribusi daerah. Pada umumnya pembayaran retribusi tersebut ditetapkan sebesar US$100 per jabatan per bulan dan dibayar di muka.(bug)
