PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyalurkan Rp7 miliar kepada seribu penerima program Desa Berdaya Transformatif atau masuk dalam kategori keluarga miskin ekstrem. Dana tersebut sudah disalurkan sejak Jumat pekan lalu yang langsung masuk ke rekening transfer. Sementara, buku tabungan yang akan diberikan kepada penerima manfaat untuk mencairkan anggaran tersebut segera dibagikan.
Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) NTB, Ahmad Masyhuri, mengatakan realisasi pencairan anggaran Desa Berdaya Transformatif baru di angka 20 persen. Baru disalurkan Rp7 miliar dari total Rp36,11 miliar.
“Hari Jumat kemarin sudah masuk Rp7 miliar sekian ke rekeningnya mereka, karena penerimanya lebih dari 1.000 sekian. Insya Allah akhir bulan ini sudah 100 persen,” ujarnya, Senin, 9 November 2026.
Masyhuri menjelaskan, bantuan Desa Berdaya NTB diberikan sebesar Rp7 juta per kepala keluarga (KK). Jumlah penerimanya 5.162 KK, sehingga total anggarannya mencapai Rp36,11 miliar. Menurutnya, meski dana yang sudah masuk ke rekening penerima baru sekitar 20 persen. Namun, proses yang sudah dikerjakan pihaknya telah melampaui separuh dari total penerima.
“Kalau yang sudah masuk uangnya ya 20 persen. Tapi yang sudah kami kerjakan itu sudah lebih 50 persen. Akhir November ini harus masuk semua,” katanya.
Penyaluran di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kota Mataram, lanjutnya sudah tuntas 100 persen. Sementara itu, Lombok Timur (Lotim) baru tersalurkan sebagian. Ia mengaku, pihaknya bahkan menandatangani sekitar 600 dokumen pencairan di hari Sabtu dan Minggu pekan kemarin. Dokumen itu mencakup penerima di Sumbawa dan Bima.
“Hari Jumat kemarin itu sempat macet karena memang gangguan. SPD-nya gangguan, nggak bisa melewati SPM. Sebenarnya kalau nggak gangguan, lebih banyak dari itu,” terangnya.
Adapun bantuan Rp7 juta tersebut merupakan modal usaha. Para penerima manfaat harus menggunakan anggaran tersebut sesuai proposal yang diajukan oleh setiap KK melalui pendamping desa. “Kesepakatan kita, belanjanya itu sesuai apa yang tertera di proposal. Nggak boleh beda sama proposalnya,” jelasnya.
Usaha yang paling banyak diajukan berada di sektor peternakan dengan lebih dari 3.000 penerima. Di susul oleh sektor perdagangan, jasa seperti salon dan cukur rambut, perikanan, serta pertanian. Guna memastikan dana jutaan ini tidak disalahgunakan, Masyhuri menyebut Pemprov melakukan dua lapis pendampingan.
Di antaranya yaitu pendamping desa yag turun langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM), sementara dinas teknis memberikan pendampingan usaha sesuai bidangnya.
“Dinas-dinas tadi seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan seterusnya turun juga melakukan pendampingan usaha. Keahliannya ada di dinas, ada penyuluh, ada pendamping. Itulah nanti yang membangun pendampingan,” terangnya. (era)
