Taliwang (Suara NTB) – Asmad, Calon Kepala Desa (Cakades) yang mengajukan sengketa Pilkades Mura mempersoalkan keabsahan putusan sela Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Pilkades Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam perkara sengketa Pilkades Desa Mura tertanggal 6 November 2026. Putusan tersebut dinilai bermasalah karena dianggap tidak didasarkan pada hukum acara dan petunjuk teknis persidangan yang jelas.
Melalui juru bicara kuasa hukumnya Ramli, S.H., penggugat menilai sejak awal persidangan pihaknya telah mempertanyakan hukum acara yang digunakan MPS. Namun, MPS belum memberikan penjelasan konkret dan hanya merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Padahal, Pasal 108 Perda KSB Nomor 6 Tahun 2016 mengamanatkan adanya petunjuk teknis tata cara persidangan yang hingga kini belum diperlihatkan.
Ramli juga mempertanyakan prosedur penetapan dan pengucapan putusan sela. Ia merujuk Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mengatur bahwa putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. “Kami juga menyoroti perubahan agenda persidangan yang sebelumnya telah ditetapkan tanpa penjelasan prosedur yang memadai,” cetusnya.
Persoalan lain yang disoroti adalah materi putusan sela yang dinilai telah menyentuh substansi perkara sebelum melalui proses pembuktian. Salah satunya terkait perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan akumulasi suara ketiga calon. Berdasarkan data yang dipersoalkan pemohon, DPT Desa Mura berjumlah 1.089 pemilih, sedangkan total suara yang diperoleh ketiga calon mencapai 1.000 suara. Ada selisih 89 suara dan itu perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak,” tegas Ramli.
Ramli menilai MPS tidak semestinya langsung menyimpulkan seluruh tahapan, termasuk rekapitulasi dan pembuatan berita acara, telah dilaksanakan sebelum hal tersebut dibuktikan dalam persidangan. Pihaknya juga mempersoalkan gangguan perangkat e-voting, prosedur penanganannya, serta kelengkapan dokumen dan berita acara yang diperlukan untuk memverifikasi proses pemungutan suara.
Ramli turut menilai ruang lingkup sengketa Pilkades tidak boleh hanya dibatasi pada hasil penghitungan suara. Kata dia, pada Pasal 103 Perda KSB Nomor 6 Tahun 2016 mengatur perselisihan pemungutan dan penghitungan suara yang merugikan kepentingan calon kepala desa. Karena itu, pemeriksaan terhadap proses pemungutan suara, termasuk rekapitulasi, merupakan bagian penting untuk menguji keabsahan hasil pemilihan.
Ramli menyatakan, kliennya meminta Bupati KSB memberi perhatian terhadap proses penyelesaian sengketa Pilkades,agar berjalan sesuai prinsip kepastian hukum dan keadilan. “Dan kami tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan, termasuk mengkaji kemungkinan mengajukan gugatan ke PTUN terhadap keputusan atau tindakan administrasi yang memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa tata usaha negara,” imbuhnya.(bug)
