Mataram (Suara NTB) – Operator kapal penyeberangan sangat khawatir mengangkut kendaraan listrik. Risiko kebakaran baterai hingga belum tersedianya kapal yang memenuhi standar keselamatan khusus menjadi alasan kendaraan listrik belum diperbolehkan masuk kapal penyeberangan.
Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) NTB, Iskandar mengungkapkan. Pengangkutan kendaraan listrik membutuhkan persyaratan keselamatan yang berbeda dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, ketentuan itu diatur melalui surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi operator. Mulai dari ketersediaan tenaga ahli bersertifikat untuk menangani kondisi darurat (kebakaran), pengawasan suhu baterai kendaraan listrik yang diangkut, hingga kesiapan alat pemadam kebakaran.
“Kalau berbicara persyaratan dan spesifikasi kapal, saat ini belum ada kapal penyeberangan kami yang bisa memenuhi standar tersebut. Karena itu, kami masih khawatir mengangkut kendaraan listrik,” ujarnya kemarin.
Iskandar menjelaskan, risiko kendaraan listrik di kapal perlu mendapat perhatian serius. Suhu di area kapal, terutama pada bagian dek yang berdekatan dengan ruang mesin, berpotensi meningkatkan risiko apabila terjadi gangguan pada baterai kendaraan.
Selain itu, terdapat ketentuan teknis terkait kondisi daya baterai dan penempatan kendaraan selama pelayaran. Kendaraan listrik tidak bisa ditempatkan sembarangan atau berhimpitan dengan kendaraan lainnya.
“Baterai kendaraan juga tidak boleh lebih dari 20 persen saat akan diseberangkan. Dan risikonya, kendaraan listrik ini kalau terbakar, sangat sulit dipadamkan dengan penanganan kebakaran seperti biasa. Ada treatment khusus untuk memadamkannya,” tambahnya.
Karena itu, ia menegaskan, selama persyaratan keselamatan belum terpenuhi, operator tidak diperbolehkan mengangkut mobil maupun sepeda motor listrik. Pengecualian hanya dapat diberikan apabila kapal dan operator telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam regulasi.
Hal ini menurutnya perlu disosialisasikan lebih luas oleh pemerintah agar masyarakat memahami ketentuan pengangkutan kendaraan listrik melalui jalur penyeberangan. Sebab, operator pada dasarnya bertugas sebagai penyedia jasa angkutan, sementara edukasi kepada masyarakat perlu menjadi perhatian pemerintah.
Ke depan, Gapasdap juga mendorong pemerintah dan pihak terkait mulai memikirkan penyediaan kapal khusus untuk mengangkut kendaraan listrik yang membutuhkan penanganan khusus.
“Kami setuju kalau ke depan ada kapal khusus yang mengangkut kendaraan listrik dalam penyeberangan,” katanya.
Menurutnya, dermaga yang digunakan bisa saja sama dengan pelabuhan penyeberangan yang ada, tetapi kapalnya harus berbeda dan memenuhi standar keselamatan. Hingga saat ini, ia menyebut belum tersedia kapal khusus tersebut di lintasan penyeberangan NTB.
Ia berharap persoalan ini menjadi perhatian sejak dini seiring perkembangan penggunaan kendaraan listrik. (bul)
