Giri Menang (Suara NTB) – Suasana Sekretariat Panitia Pilkades di Kantor Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memanas menyusul aksi protes dan penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh salah satu bakal calon Kepala Desa (Bacakades) Gunungsari, Ahmad Alam Setiawan, bersama para pendukungnya pada Senin (9/11/2026).
Aksi protes ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap hasil penskoran atau skoring dan penilaian administrasi dalam tahapan seleksi tambahan Bacakades. Seleksi tambahan itu dilakukan karena jumlah bakal calon di Pilkades Gunungsari melebihi lima orang. Panitia pelaksana memberlakukan tahapan seleksi tambahan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 79 tahun 2026.
Dalam tuntutannya, Ahmad Alam Setiawan menyoroti minimnya keterbukaan serta sosialisasi dari pihak panitia terkait syarat kelengkapan berkas tambahan, seperti surat keputusan (SK) kelembagaan, pengalaman kerja, maupun badan usaha desa yang dinilai mendadak dan membingungkan bakal calon.
Ia menilai penutupan penerimaan berkas pada tanggal 6 November 2026 lalu terkesan tertutup tanpa adanya pemberitahuan atau bimbingan yang memadai mengenai kekurangan dokumen.
Senada dengan hal tersebut, Jasmullah selaku perwakilan relawan mendesak agar panitia bersikap transparan secara menyeluruh, termasuk memaparkan rincian perolehan nilai dari masing-masing bakal calon.
Menanggapi aksi protes tersebut, Ketua Panitia Pilkades Gunungsari, Mayadi, memberikan klarifikasi dan menyatakan, seluruh proses verifikasi hingga skoring telah dijalankan secara terbuka dan berpedoman pada aturan yang berlaku, bukan atas dasar sentimen pribadi.
Menurut Mayadi, tahapan penilaian dokumen dan skoring telah dilaksanakan pada Jumat, 6 November 2026, setelah melalui koordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten.
Terkait keluhan Ahmad Alam Setiawan yang mendapati poin terendah dan tidak masuknya sejumlah berkas pengalaman kerja non-pemerintahan, Mayadi menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara objektif sesuai ketentuan Perbup dan perundang-undangan.
“Semua berkas diverifikasi berdasarkan aturan, bukan berdasarkan sentimen pribadi. Dari tiga berkas yang diajukan, yang masuk dalam kategori non-pemerintahan hanya SK Karang Taruna, sementara sisanya belum memenuhi syarat spesifik aturan yang berlaku,” ujar Mayadi.
Mayadi menambahkan, pihak panitia telah menerima secara resmi surat keberatan dari bakal calon yang bersangkutan. Sebagai tindak lanjut, panitia telah meneruskan aduan tersebut ke tingkat kecamatan pada Senin pagi, serta menerima pihak kabupaten yang langsung turun tangan melakukan cross-check ulang terhadap berkas-berkas terkait.
Dengan adanya penolakan dari pihak bakal calon terkait hasil jawaban awal dari panitia, panitia kini menyerahkan keputusan final kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten agar memberikan keputusan resmi yang dapat diterima oleh semua pihak. (her)
