Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan audit atau reviu terhadap ratusan desa penerima program Desa Berdaya tahap pertama. Audit ini guna memastikan anggaran Rp300 juta kepada sekitar 257 desa di NTB di tahun pertama ini sesuai dengan peruntukan berdasarkan tema yang diusulkan oleh Pemerintah Desa.
Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, mengatakan audit ini sudah dimulai sejak transfer pertama yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB. Audit diutamakan terhadap desa-desa yang sudah menerima transfer Desa Berdaya. Hingga kini, tim dari Inspektorat NTB masih berada di lapangan untuk melakukan reviu.
“Ya, benar tidak prosesnya, benar tidak tahapannya, benar tidak penyalurannya, kan gitu. Ya, lebih mengarah kepada pos audit,” ujarnya, Selasa, 10 November 2026.
Audit ini, lanjutnya dilakukan terhadap semua desa penerima program Desa Berdaya tahap pertama, baik itu Desa Berdaya tematik maupun transformatif. Audit ini, lanjutnya difokuskan pada penggunaan uang dan sasaran program Desa Berdaya.
Menyinggung soal adanya kasus fraud atau kecurangan yang diduga dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa, Budi menegaskan pihaknya tidak pandang bulu pada proses audit dana Desa Berdaya tersebut. Semua desa, tegasnya diperlakukan sama.
“Karena kita tidak melihat latar belakang itu, tapi programnya kita masuk, kita dampingin. Semua kita lakukan sama,” katanya.
Hingga kini, pencairan anggaran Program Desa Berdaya tahap satu masih berproses. Proses pencairan dana Desa Berdaya di NTB terus berjalan. Dari 224 desa sasaran program Desa Berdaya tematik, sebanyak 215 desa sudah diusulkan pencairannya ke BKAD, sedangkan sembilan desa lainnya belum.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Hamdi, mengatakan dana tersebut sudah mulai ditransfer ke rekening desa. Sisa desa yang belum diusulkan masih dalam proses.
“Kita bicara desa ada 224. Yang sudah kita usulkan untuk pencairan di BKAD itu 215. Sisa sembilan desa yang belum kita usulkan ke BKAD,” ujarnya.
Hamdi menjelaskan, dari sembilan desa itu, empat desa mengajukan proposal yang tidak sesuai dengan tema yang ditetapkan. Pihaknya sudah meminta desa memperbaiki proposal tersebut.
“Yang sembilan ini, empat di antaranya memang tidak sesuai dengan tema dan kita sudah minta desa untuk memperbaiki. Tapi sangat lamban responsnya, sampai sekarang posisinya masih belum ada perubahan,” katanya.
Lima desa lainnya sudah mendapatkan rekomendasi, tetapi belum mengajukan permohonan pencairan. Menurutnya, persoalan lima desa itu ditargetkan selesai dalam waktu dekat.
Untuk empat desa yang belum memperbaiki proposal, Hamdi telah menyampaikan catatan dalam rapat koordinasi (rakor) kemiskinan. Catatan itu disampaikan kepada Bupati Lombok Barat (Lobar), Bupati Lombok Timur (Lotim), Wakil Bupati Lobar, Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), Wakil Bupati Lotim, serta Asisten 1 Kabupaten Lombok Utara (KLU). (era)
