Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima akhirnya kembali mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) bidang jalan dari pemerintah pusat. Pasalnya, tiga tahun berturut-turut tidak menerima bantuan perbaikan jalan.
Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Didi Fahdiansyah, S.T., M.T., menjelaskan, Kota Bima terakhir kali memperoleh DAK bidang jalan pada 2023 sebesar Rp14,21 miliar untuk menangani empat ruas jalan. Namun, alokasi anggaran tersebut tidak lagi diperoleh karena nilai kemantapan jalan Kota Bima melebihi 70 persen.
“Untuk DAK Bidang Jalan Tahun 2024, Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bima tidak mendapatkan alokasi DAK disebabkan nilai kemantapan jalan Kota Bima melebihi 70 persen,” ujarnya pada, Senin (9/11).
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan BPJN IX Mataram dan PFID Kementerian PUPR. Berdasarkan saran PFID dilakukan perubahan SK status jalan dengan menambahkan ruas-ruas jalan yang masih berupa tanah dan kerikil, serta mengeluarkan ruas jalan yang tidak memenuhi syarat menjadi jalan kota.
Perubahan itu ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Bima Nomor 100.3.3.3/428/V/2024 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kota Bima pada 22 Mei 2024. Setelah perubahan tersebut, nilai kemantapan jalan Kota Bima menjadi 61,43 persen.
“Dengan adanya perubahan SK status jalan ini, nilai kemantapan jalan Kota Bima menjadi 61,43 persen sehingga pada Bulan Oktober 2024 dalam RAPBN 2025 Kota Bima mendapatkan alokasi DAK Bidang Jalan sebesar Rp 26.535.570.000, untuk menangani 5 ruas jalan,” katanya.
Anggaran senilai Rp26,53 miliar yang telah dialokasikan justru ditarik kembali. Hal itu menyusul terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada penghapusan seluruh alokasi DAK bidang jalan di daerah.
Kondisi tersebut berlanjut pada 2026. DAK bidang jalan hanya dialokasikan untuk beberapa daerah sebagai dampak efisiensi anggaran. Kota Bima kembali tidak mendapatkan alokasi pada tahun tersebut.
Ia menambahkan, setelah tiga tahun tanpa alokasi, Bidang Bina Marga kembali mengajukan usulan DAK untuk Tahun Anggaran 2027. Prosesnya melalui verifikasi data teknis pada Maret hingga Mei 2026, penginputan dalam aplikasi KRISNA DAK, serta penilaian rencana kegiatan usulan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan.
“Setelah melalui proses seperti verifikasi data teknis pada bulan Maret sampai dengan Mei 2026, penginputan di aplikasi KRISNA DAK, serta Penilaian Rencana Kegiatan Usulan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan TA 2027 pada bulan Juli 2027, memperoleh Kembali alokasi DAK Fisik Subbidang Jalan sebesar Rp. 2.286.785.000, setelah 3 tahun berturut-turut tanpa alokasi DAK,” pungkasnya. (hir)
