Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampain penjelasan Gubernur NTB terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2027. Rapat paripurna yang digelar pada Senin, 9 November 2026.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil-Wakil Ketua, Lalu Wirejaya, Muzihir dan Yek Agil. Rapat paripurna juga dihadiri oleh anggota dewan, kepala OPD dan Forkopimda.
Sementara penjelasan Gubernur NTB terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2027 disampaikan oleh Wakil Gubernur, Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Dalam penjelasannya, Wagub menyampaikan bahwa nota keuangan rancangan APBD 2027. Pagu pendapatan daerah diproyeksikan
sebesar Rp6,22 triliun. Angka tersebut naik sekitar 10,69 persen dari APBD Murni 2026 yang sebesar Rp5,62 triliun.
Pada kesempatan itu Wagub mengatakan bahwa kenaikan pendapatan tersebut patut disyukuri. Namun, ia mengingatkan bahwa sumber kenaikan itu masih sangat ditopang oleh transfer pemerintah pusat.
“Kita patut bersyukur atas kenaikan ini, namun kita juga harus jujur membaca strukturnya. Kenaikan pendapatan masih sangat ditopang oleh transfer pemerintah pusat,” ujarnya.
Adapun penjabaran pendapatan dalam RAPBD NTB 2027 bersumber dari tiga komponen. Yaitu pertama Pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan sekitar Rp3,128 triliun, naik sekitar 3,44 persen dari Rp3,02 triliun pada APBD 2026.
Rinciannya, pajak daerah Rp2 triliun dan retribusi daerah Rp968,57 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp107,56 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp50,83 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer direncanakan sekitar Rp2,98 triliun atau naik sekitar 20,01 persen. Transfer ini mencakup dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan transfer lainnya. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sekitar Rp114,24 miliar.
Menurut Indah, secara struktur pendapatan daerah masih didominasi PAD. Namun, pertumbuhannya yang hanya 3,44 persen perlu didorong lebih tinggi.
Karena itu, kebijakan pendapatan 2027 diarahkan pada digitalisasi dan modernisasi sistem pajak dan retribusi. Pemprov NTB juga akan mengintensifkan dan memperluas sumber PAD, termasuk dari sektor pariwisata dan ekosistem agromaritim yang sedang dibangun.
Selain itu, pemerintah menargetkan optimalisasi pengelolaan aset daerah serta peningkatan kinerja BUMD dan Bank NTB Syariah. Sinergi dengan kabupaten, kota, dan pemerintah pusat juga diperkuat untuk mengoptimalkan dana transfer.
Sementara itu untuk kompenen Belanja daerah dalam RAPBD NTB 2027 direncanakan Rp6,06 triliun atau meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD Murni 2026. Indah menyebut kenaikan itu cukup ekspansif namun terukur. “Cukup untuk menggerakkan ekonomi tetapi tetap menjaga disiplin fiskal,” katanya.
Belanja operasi direncanakan Rp4,61 triliun, mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, serta hibah dan bantuan sosial. Belanja tidak terduga dialokasikan Rp38 miliar.
Belanja transfer kepada kabupaten, kota, dan desa direncanakan Rp1,01 triliun, berupa bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Sementara itu, belanja modal naik dari Rp193,48 miliar pada 2026 menjadi Rp397,20 miliar, atau bertambah Rp203,72 miliar.
“Kenaikan belanja modal tahun anggaran 2027 ini menunjukkan arah yang kita tuju, yaitu lebih banyak anggaran untuk hal-hal yang menghasilkan aset dan manfaat jangka panjang,” terangnya.
Adapun fokus APBD 2027 diarahkan untuk menjawab tiga isu prioritas dan menggerakkan 10 program unggulan. Prioritas pertama adalah akselerasi penurunan kemiskinan dengan alokasi sekitar Rp745,25 miliar.
Intervensi difokuskan berbasis desa, terutama pada 106 desa kantong kemiskinan ekstrem. Anggaran diarahkan untuk penguatan ekonomi produktif keluarga miskin, perlindungan sosial tepat sasaran, layanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Prioritas berikutnya adalah ketahanan pangan dan energi dengan alokasi sekitar Rp110,38 miliar. Dana ini mencakup dukungan sarana produksi, pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan, energi terbarukan, serta pengelolaan sampah.
Untuk penyiapan ekosistem industri agromaritim atau hilirisasi, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp89,49 miliar. Hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan disebut sebagai keharusan.
“Apa yang dibudidayakan di NTB harus memberikan kesejahteraan dan manfaat terbesar bagi masyarakat. Karena itu, hilirisasi menjadi keharusan, bukan pilihan,” tegasnya.
Di sisi lain, sektor pariwisata diarahkan pada kualitas, tidak hanya mengejar jumlah wisatawan. Anggaran difokuskan pada penguatan destinasi, ekonomi kreatif, serta penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional. “Bagaimana impian kita agar wisatawannya juga lama tinggal, belanja wisatawannya banyak,” pungkasnya.
Setelah mendengar penjelasan Wakil Gubernur tersebut, Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan apresiasi aaj terimakasihnya. “Trimakasih kepada Wakil Gubernur sudah menyampaikan penjelasannya terhadap nota keuangan dan Raperda APBD 2027,” ucapnya.
Selanjutnya dokumen nota keuangan yang disampaikan tersebut akan dibahas lebih lanjut ditingkat fraksi-fraksi. Sehingga nahtu fraksi-fraksi akan memberikan masukan, kritikan dan saran.
“Sudah kita saksikan bersama penyerahan dokumen nota keuangan. Seluruh dokumen tersebut akan jadi bahan pembahasan oleh seluruh fraksi. Dan selanjutnya akan kita dengarkan pemandangan umum fraksi yang akan disampaikan pada rapat paripura berikutnya di tanggal 16 November 2027,” pungkasnya. (ndi/*)
