Bima (Suara NTB) – Rencana pengusulan kawasan atau sentra industri garam di Kabupaten Bima, sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) masih terkendala ketersediaan lahan dalam satu hamparan dan status kepemilikan tanah. Meski memiliki potensi lahan garam mencapai 4.675 hektare, belum seluruhnya dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi persyaratan pengembangan kawasan tersebut.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Investasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Irmalashari mengatakan, pemerintah pusat belum ada permintaan resmi terkait pengusulan kawasan sentra industri garam di Bima. Salah satu kendalanya adalah persyaratan luas lahan minimal sekitar 1.000 hektare dalam satu hamparan.
“Karena PSN itu kalau tidak salah ada persyaratan minimal wilayah kurang lebih 1000 hektare. Harus dalam satu hamparan. Bisa eksisting dan bisa juga pengembangan,” jelasnya saat dikonfirmasi pada, Senin (9/11).
Berdasarkan data DKP Kabupaten Bima yang disampaikan Irmalashari, pada Agustus 2025 lalu, potensi lahan tambak garam di Kabupaten Bima mencapai 4.675 hektare. Kecamatan Woha memiliki potensi terbesar dengan luas lahan 2.131 hektare. Disusul Kecamatan Bolo seluas 797 hektare. Namun, angka tersebut merupakan potensi lahan, bukan seluruhnya lahan yang sudah dimanfaatkan untuk produksi garam.
Sementara itu, lahan yang sudah dimanfaatkan untuk produksi garam sekitar 1.500 hektare. Sebagian lahan potensial lainnya juga digunakan masyarakat untuk tambak bandeng setelah musim produksi garam berakhir.
“Masalahnya dari 4.675 hektare potensi itu sebagian ada yang untuk tambak bandeng saat musim garam selesai. Semua status lahan milik masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, pengembangan PSN sentra industri garam tidak hanya mencakup tambak atau lahan produksi, tetapi juga pembangunan berbagai fasilitas pendukung. Karena itu, penyatuan lahan milik masyarakat dalam satu kawasan membutuhkan sosialisasi dan pembahasan dengan para pemilik lahan.
Persetujuan masyarakat menjadi hal penting sebelum lahan mereka dimasukkan dalam satu hamparan kawasan PSN. Pemerintah daerah kata dia,perlu mendengar pandangan pemilik lahan terkait rencana tersebut.
“PSN itu bukan hanya tambak, tapi ada fasilitasnya dan lain-lain yang dibangunkan. Dengan status lahan yang milik masyarakat butuh kinerja ekstra untuk sosialisasi dan dengar pendapat apakah mereka mau lahannya dalam satu hamparan dijadikan PSN,” terangnya.
Pihaknya sebenarnya pernah mengusulkan salah satu lokasi yang dinilai cocok untuk pengembangan kawasan industri garam kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Namun, usulan tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena terkendala status kepemilikan lahan. “Ada sebenarnya lahan yang cocok sempat saya usulkan ke KKP, Tetapi terkendala status lahan,” pungkasnya. (hir)
