GELOMBANG Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di sosial media. PHK massal ini diduga imbas perubahan kebijakan pembagian insentif yang semula Rp6 juta per hari, kini disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat masing-masing SPPG.
Meski gelombang PHK ini sudah dimulai sejak beberapa hari lalu, hingga kini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan, mengaku belum menerima satupun laporan dari relawan yang terdampak. Meski begitu, ia berharap tidak terjadi PHK besar-besaran yang dapat menyumbang tambahan pengangguran di daerah.
“Saya baru baca tadi malam ya. Beritanya baru tadi malam, saya cek tetapi belum ada pengaduan. Kalau saya sebagai Kepala Disnakertrans yang mengawal tenaga kerja, kesempatan kerja ini kami harapkan tidak terjadi gelombang PHK,” ujarnya, Selasa, 10 November 2026.
Sebagai Kepala Disnakertrans NTB, pihaknya siap menerima aduan apabila adanya relawan yang berencana mengadu persoalan PHK yang terjadi di sejumlah SPPG. Ia juga akan memfasilitasi pertemuan antara relawan dan mitra guna mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak.
“Tentu kita fasilitasi nanti, kedua belah pihak biasanya kita fasilitasi melalui pertemuan kemitraan, cari solusi bareng-bareng,” lanjutnya.
Dia mengharapkan, relawan yang tidak bisa diakomodir, bisa ditempatkan di dapur-dapur baru yang belum beroperasi. Menurutnya, masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan mulai beroperasi di tahun depan. Relawan yang terdampak PHK di tahun ini, bisa didistribusikan ke SPPG baru tersebut.
“Yang kita harapkan itu adalah ada distribusi tugas-tugas, terutama kepada yang nantinya ada SPPG baru yang belum running kan. Mudah-mudahan di tahun depan, karena saya beberapa kali coba jalan-jalan sambil bertemu dengan dunia industri itu, oh ini ada SPPG belum beroperasi,” bebernya.
Adapun dengan situasi ini, pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB. Hal ini menyusul PHK yang terjadi berkaitan dengan kebutuhan Badan Gizi Nasional (BGN). Bersama Satgas, lanjutnya pihaknya akan mencoba cari solusi agar hak pekerja MBG di NTB bisa terpenuhi.
Misalnya saja seorang pekerja resmi harusnya terdata dalam BPJS Ketenagakerjaan, harus memiliki jaminan sosial. Apalagi para relawan bekerja untuk negara. “Jaminan sosial itu menjadi salah satu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, apalagi BGN ini kan milik negara kan,” katanya.
MBG Bantu Tekan Angka Pengangguran di NTB
Program prioritas nasional, Makan Bergizi Nasional (MBG) dinilai berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran di Provinsi NTB. Program ini dinilai membuka lowongan pekerjaan baru, serta dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Bumi Gora.
Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Perbendaharaan NTB, Adi Widyandana, mengatakan keberadaan MBG memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan para pemasok bahan pangan dan pelaku usaha lokal. Menurutnya, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah membuka peluang bagi supplier dari tingkat desa, pelaku UMKM, hingga pemasok di tingkat kabupaten yang berada di wilayah NTB. (era)
