Taliwang (Suara NTB) – Majelis hakim penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 2026 akhirnya memerintahkan membuka kotak audit e-voting Pilkades Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano. Perintah tersebut disampaikan majelis dalam lanjutan sidang dengan agenda pembuktian yang berlangsung Selasa (10/11) malam, untuk memastikan keberadaan 20 suara pemilih yang sebelumnya tidak terekam dalam sistem perhitungan digital.
Keputusan membuka kotak audit tersebut diambil setelah majelis hakim yang diketuai M. Anugerah Puji Sakti menemukan fakta persidangan berupa perbedaan antara hasil perhitungan e-voting dengan keterangan saksi dari PPKD dan KPPS Desa Tebo. Sebanyak 20 pemilih diketahui menggunakan mekanisme pemungutan suara manual, tetapi suaranya tidak tercatat dalam hasil perhitungan digital.
Dalam persidangan, majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dra. Andrari Grahitandaru, M.Sc. Saksi ahli menjelaskan, pembuktian terhadap keberadaan suara manual tersebut hanya dapat dilakukan melalui penghitungan ulang struk yang tersimpan di dalam kotak audit e-voting.
Sebelum penghitungan dilakukan, proses pembukaan kotak audit sempat diwarnai interupsi dari pihak terkait, yakni calon kepala desa (cakades) nomor urut 1, Abdul Wahab. Cakades petahana itu meminta agar penghitungan tidak dilakukan terhadap seluruh struk, melainkan cukup mencari 20 struk suara pemilih manual yang menjadi pokok sengketa. Ia juga mempertanyakan kondisi segel dan gembok kotak audit.
Menanggapi keberatan tersebut, majelis hakim meminta Wakil Ketua PPKD Kabupaten, Fahrurrozy, menjelaskan proses pengamanan kotak audit sejak selesai pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) hingga disimpan di sekretariat PPKD Kabupaten di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB.
Fahrurrozy menjelaskan, setelah penghitungan suara di TPS selesai, kotak audit dibawa oleh PPKD dengan pengawalan aparat kepolisian dan TNI menuju kantor kecamatan. Selanjutnya, kotak tersebut dibawa ke sekretariat PPKD Kabupaten oleh camat selaku pengawas Pilkades bersama aparat keamanan.
“Saat tiba di sekretariat PPKD, saya sendiri yang menyegel lubang atas kotak audit itu di dalam ruang penyimpanan, disaksikan aparat TNI dan Polri. Sedangkan gembok pada kotak audit sudah terpasang sejak proses pemungutan suara di TPS,” terangnya.
Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, pemohon, termohon, dan pihak terkait akhirnya sepakat melanjutkan proses pembukaan kotak audit. Majelis hakim kemudian melakukan penghitungan ulang terhadap seluruh struk dengan disaksikan para pihak yang berperkara.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sebanyak 624 struk suara di dalam kotak audit. Jumlah tersebut termasuk 20 struk pemilih manual yang sebelumnya dipersoalkan dalam persidangan. Dengan demikian, keberadaan seluruh suara yang dipermasalahkan berhasil dibuktikan melalui penghitungan fisik.
Hasil penghitungan ulang turut mengoreksi perolehan suara ketiga calon. Abdul Wahab nomor urut 1 yang sebelumnya memperoleh 214 suara bertambah menjadi 217 suara. Sulaiman calon nomor urut 2 naik dari 188 menjadi 198 suara, sedangkan Ramli calon nomor urut 3 yang merupakan pemohon sengketa bertambah dari 202 menjadi 209 suara.
Meski terjadi perubahan angka perolehan suara, hasil tersebut tidak mengubah urutan kemenangan Pilkades Desa Tebo. Abdul Wahab tetap berada di posisi pertama dengan 217 suara, disusul Ramli dengan 209 suara dan Sulaiman dengan 198 suara. Total keseluruhan suara tercatat sebanyak 624.
Ketua Majelis Hakim, M. Anugerah Puji Sakti, mengatakan hasil penghitungan ulang telah menjawab persoalan 20 suara pemilih manual yang menjadi pokok sengketa. Jumlah struk di dalam kotak audit juga sesuai dengan daftar pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya.
*Jumlah struk yang ada dalam kotak audit berkesesuaian dengan daftar pemilih yang hadir dan memilih, yakni 624. Pemungutan suara melalui e-voting berjumlah 604, sehingga selisih 20 suara sesuai fakta persidangan dan sudah kita hitung bersama. Jadi, 20 suara itu ada,” tegas Puji Sakti,
Ia menambahkan, hasil perhitungan itu oleh majelis selanjutnya akan ditetapkan dan nantinya akan dijadikan dasar keputusan persidangan. “Hasil ini kami akan buatkan juga berita acaranya dan nanti kita kita sampaikan pada keputusan resmi di akhir persidangan,” tukas Puji Sakti.(bug)
