Tanjung (Suara NTB) – Hadirnya instansi Pengadilan Agama (PA) di Kabupaten Lombok Utara (KLU), akan menambah pelayanan administrasi publik di masyarakat. Untuk mendukung fungsi tersebut, Pemda KLU memberi dukungan dengan menghibahkan aset berupa tanah kepada Pengadilan Agama KLU. Selain itu, Pemda juga meminjampakaikan eks gedung/ruang Komisi DPRD KLU sebagai lokasi operasional pelayanan Pengadilan Agama KLU pada tahap awal.
Sekda KLU, Sahabudin, S.Sos., M.Si., kepada wartawan Kamis (12/11/2026) membenarkan status pinjam pakai eks kantor DPRD KLU tersebut. Menurut dia, Pengadilan Agama sudah sejak lama diusulkan oleh pemerintah daerah untuk beroperasi dan melayani masyarakat.
Gayung bersambut, instansi vertikal di bawah Kementerian Agama tersebut, disetujui untuk dibuka di KLU. Hal itu diketahui dari keluarnya Keputusan Presiden No.40 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang, Pembentukan Pengadilan Agama, termasuk KLU. Kepres juga memutuskan berdirinya PA pada sejumlah Kabupaten, antara lain Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Bangka Selatan.
Sekda menegaskan, Pengadilan KLU akan diluncurkan pada 21 November 2026 ini. Pihaknya juga sudah menerima konfirmasi dari pejabat terkait di Pengadilan Agama, bahwa pegawai Pengadilan Agama dari beberapa daerah sudah mulai diinventaris dan dimutasi ke Pengadilan Agama KLU.
Dengan demikian, tegas Sahabudin, masyarakat KLU tidak lagi menempuh jarak puluhan kilometer ke Giri Menang, Gerung, untuk mengurus berbagai keperluan administrasi baik pernikahan maupun perceraian.
“Informasi dari PA, pelayanan Pengadilan Agama beroperasi pada 21 November, dan pejabatnya dilantik pada 20 November 2026,” ujarnya.
Sahabudin melanjutkan, berdasarkan Keppres 40 tahun 2025, maka wilayah KLU dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, namun masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, pengoperasian PA KLU akan dilakukan secara bertahap (sesuai kondisi bangunan sementara), serta penetapan pelayanan oleh Mahkamah Agung setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementerian Agama RI. (ari)
