Tanjung (Suara NTB) – Pemda Lombok Utara berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrem, dari 1.045 jiwa di tahun 2024 menjadi 519 jiwa di tahun 2026. Sisa angka tersebut kembali menjadi atensi, sehingga pada tahun-tahun mendatang diharapkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Lombok Utara, Fathurrahman, S.Sos., Rabu (11/11) mengungkapkan, penanganan warga yang masuk kategori miskin ekstrem terus diupayakan melalui program pemerintah daerah. Melalui pendekatan program yang tepat, diharapkan sisa jumlah warga miskin ekstrem (519 jiwa), dapat ditingkatkan kualitas kesejahteraannya.
“Pemerintah daerah menyiapkan penanganan terpadu lintas OPD untuk warga miskin ekstrem. Bantuan disesuaikan dengan permasalahan masing‑masing keluarga. Misalnya, perbaikan rumah akan ditangani oleh Dinas PU, sedangkan penguatan ekonomi warga dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, bersama instansi teknis lainnya,” ungkap Fathurrahman.
Ia mengklaim, penurunan jumlah warga miskin ekstrem sejumlah 526 jiwa pada rentang 2024-2026, merupakan sebuah kemajuan dalam penanganan. Pasalnya, meningkatkan status ekonomi individu ataupun KK, bukanlah perkara mudah.
Selain pendekatan terintegrasi melibatkan lintas OPD, pihaknya di Dinsos, juga akan melakukan verifikasi dan validasi ulang data warga pada kelompok miskin ekstrem tersebut. Dinsos khawatir, di antara warga pada kelompok tersebut, ada yang tidak sesuai dengan kriteria miskin ekstrem.
“Setelah pengecekan data awal di lapangan, tersisa 519 jiwa. kelompok ini yang akan kami prioritaskan untuk bantuan selanjutnya,” imbuhnya.
Fathurrahman melanjutkan, verifikasi dan validasi data warga miskin ekstrem penting dilakukan. Dengan acuan data valid, maka intervensi tepat sasaran, serta bantuan dan program tersalur kepada yang memang berhasil menerimanya.
Ia menyebut, warga dengan status miskin ekstrem harus memenuhi empat indikator utama. Antara lain, tidak memiliki aset, tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, hunian tidak layak huni, dan penghidupannya sehari-harinya sepenuhnya bergantung pada bantuan orang lain.
Dalam penanganan warga kelompok ini, Dinsos PPPA memiliki sejumlah tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Selain fokus pada pendataan, pemberian jaminan dan perlindungan sosial, juga mencakup pemberdayaan ekonomi, serta koordinasi lintas sektor. (ari)
