Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB akhirnya mendukung rencana penetapan Teluk Saleh sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), setelah pemerintah pusat memberikan kepastian bahwa pengelolaan kawasan tersebut tetap berada di tangan pemerintah daerah. Penataan ruang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pengelolaan kawasan tetap dilakukan Pemprov NTB.
Kepastian ini menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan rencana penetapan KSN Teluk Saleh bersama Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut di Jakarta, 9 November 2026.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Muslim, ST., M.Si., mengatakan, pada awalnya Pemprov NTB sempat keberatan dengan rencana penetapan KSN.
Kekhawatiran itu muncul karena penetapan KSN jangan sampai membuat daerah hanya menjadi penonton, sementara pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan justru lebih banyak ditentukan pemerintah pusat.
“Kami awalnya menolak karena tidak ingin kasus yang sama seperti KSN Rinjani dan TRAMENA terjadi. Kita hanya menjadi penonton,” ungkap Muslim saat dikonfirmasi, Rabu, 11 November 2026.
Namun, setelah melakukan pembahasan langsung dengan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Pemprov NTB akhirnya menyatakan dukungan. Salah satu pertimbangannya adalah kesepakatan bahwa pengelolaan Teluk Saleh tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya.
Menurut Muslim, penetapan Teluk Saleh sebagai KSN juga berpeluang mendatangkan manfaat lebih besar bagi daerah. Sebab, status tersebut membuka peluang adanya intervensi pembiayaan dari pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan dan penataan kawasan.
“Akan ada intervensi pembiayaan dari pusat, tetapi pengelolaan kawasan tetap di Pemprov,” jelasnya.
Meski demikian, penetapan Teluk Saleh sebagai KSN belum dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini, prosesnya masih berada pada tahapan inisiasi dan penyusunan dokumen kajian sebagai dasar penetapan.
Dalam pembahasan bersama pemerintah pusat, Pemprov NTB juga mengingatkan agar penetapan KSN tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun memperpanjang rantai birokrasi pengelolaan kawasan.
Pasalnya, Teluk Saleh telah memiliki sejumlah instrumen perlindungan lingkungan. Kawasan ini merupakan bagian dari Cagar Biosfer Dunia yang ditetapkan UNESCO. Selain itu, terdapat empat kawasan konservasi perairan yang telah dikelola Pemprov NTB, serta satu kawasan konservasi lainnya yang sedang dalam proses penetapan untuk mendukung perlindungan biota hiu paus.
Karena itu, penetapan KSN diharapkan tidak justru berbenturan dengan kebijakan konservasi yang telah berjalan. Sebaliknya, status strategis nasional tersebut harus memperkuat perlindungan ekosistem sekaligus membuka peluang dukungan anggaran dan program pembangunan dari pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut menegaskan, kewenangan pemerintah pusat dalam rencana KSN Teluk Saleh akan difokuskan pada aspek penataan ruang. Sementara manajemen dan pengelolaan kawasan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Pembagian peran tersebut nantinya akan dituangkan dalam draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang KSN Teluk Saleh.
Dengan skema ini, Pemprov NTB berharap penetapan KSN tidak sekadar memberikan label strategis nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi daerah. (bul)
