Mataram (Suara NTB) -nggota Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan pendidikan, H Didi Sumardi meminta pemerintah daerah menjamin kelanjutan pendidikan 70 ribu anak yang tidak sekolah. Menurut dia, pemerintah provinsi wajib menjamin seluruh anak tersebut dapat kembali mengenyam pendidikan.
“Provinsi harus menjamin mereka. Kalau itu kemudian ada di level sekolah yang merupakan kewenangan kabupaten, sudah dikoordinasikan oleh gubernur bagaimana anak-anak kita bersekolah. Jadi kalau itu tidak ada alasan apapun yang membenarkan kita untuk membiarkan itu,” tegas Didi Sumardi.
Ia menekankan dengan segala daya upaya harus dilakukan untuk menyelamatkan anak-anak tersebut agar bisa kembali sekolah. Terkait solusi Sekolah Rakyat, Didi menilai hal itu hanya salah satu opsi, bukan keharusan.
“Tidak harus ke Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat itu sebagai satu opsi saja. Kalau memang itu bagian dari opsinya ya enggak masalah juga. Yang penting mereka sekolah,” tegas anggota DPRD NTB dari Dapil Kota Mataram ini.
Didi menyebut, persoalan utama anak tidak sekolah seringkali dikaitkan dengan biaya. Padahal, saat ini tidak ada lagi pembiayaan sekolah yang bersifat wajib, mulai dari SD hingga SMA sederajat.
“Ya justru itu, kalau persoalan biaya kenapa, apa spesifikasinya? Sekarang dengan pembiayaan sekolah, tidak ada pembiayaan sekolah yang sifatnya wajib. Tidak ada. Untuk seluruh jenjang, dari SD sampai SMA sederajat,” terangnya.
Namun, ia mengakui masih banyak anak yang terkendala faktor ekonomi lainnya. Dari hasil kunjungannya ke lapangan, banyak orang tua mengaku anaknya tidak sekolah karena tidak mampu, hingga persoalan jarak rumah ke sekolah yang jauh sehingga membutuhkan biaya transportasi.
Untuk kasus seperti itu, Didi mengusulkan langkah penyelamatan yang konkret dan afirmatif, seperti pemberian sepeda atau subsidi transportasi bulanan agar anak terjamin bisa berangkat ke sekolah.
“Nah seperti itu. Oleh karena itu, manakala kasusnya seperti itu, saya kira logis kalau kita berikan mereka sepeda misalnya ya, sepeda untuk bersekolah. Atau berikan transportasi bulanan, ya diberikan bulanan pada mereka sehingga terjaminlah biaya transportasi-nya ke sekolah,” katanya.
Lebih lanjut, Didi mendesak dinas terkait untuk lebih responsif dan membangun sistem pendataan yang menjangkau hingga ke masyarakat paling bawah. Pendataan tidak boleh hanya menjadi kerja dinas, tetapi melibatkan seluruh unsur mulai dari kepala lingkungan, ketua RT, kepala dusun, kepala desa, lurah, hingga camat.
“Bangun jejaringnya sampai ke bawah, lakukan identifikasi terhadap semuanya itu kenapa tidak bersekolah, setelah ditemukan masalahnya apa cari solusinya supaya bagaimana mereka bisa sekolah,” ucap Didi.
Menurut politisi partai Golkar itu jika ada anak yang tidak bersekolah dan dibiarkan, maka semua pihak ikut bersalah. “Tidak boleh kita biarkan, semua kita salah ya. Ya RT-nya salah, mulai dari keluarga dulu, keluarga yang membiarkan salah ya. RT, Kepala Lingkungan, Kadus, Kades, Lurah, Camat, termasuk saya juga ikut bersalah kalau itu membiarkan,” tegasnya.
Didi membenarkan tingginya angka anak tidak sekolah menjadi salah satu pemicu rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang masih berada di urutan 10 terbawah secara nasional. “Itu merupakan salah satu faktor. Karena tiga aspek pendongkrak IPM kan salah satunya pendidikan,” pungkasnya. (ndi)
