Kota Bima (Suara NTB) – Mantan Kapolres Kota Bima, AKBP Didik Putra Kuncoro dituntut pidana penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tindak pidana narkotika. Selain itu, terdakwa dituntut membayar denda Rp1 miliar. Apabila tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun, aset atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.
Tuntutan tersebut dibacakan JPU Syahrur Rahman, S.H., dalam sidang di Pengadilan Negeri Raba Bima, Kamis (12/11). Jaksa menyatakan Didik terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram, sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
“Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa dengan perintah tetap ditahan,” demikian tuntutan JPU yang dibacakan dalam persidangan.
Dalam pertimbangannya, JPU menguraikan sejumlah hal yang memberatkan terdakwa. Di antaranya, perbuatan Didik dinilai bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum, terdakwa seharusnya melindungi masyarakat dan memberantas peredaran narkotika.
“Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai anggota Kepolisian Negara RI yang seharusnya melindungi masyarakat dan memberantas peredaran narkotika,” demikian salah satu pertimbangan JPU dalam tuntutannya.
Jaksa juga menilai perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dengan peran aktif dalam rangkaian peredaran gelap narkotika. Perbuatan itu dinilai berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya di Kota dan Kabupaten Bima serta mengancam masa depan generasi muda.
“Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan dengan peran aktif dalam rangkaian peredaran gelap narkotika,” ungkap JPU.
Hal memberatkan lainnya, terdakwa dinilai menyalahgunakan kedudukannya sebagai aparat penegak hukum sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Perbuatannya juga dinilai bertentangan dengan cita-cita Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, termasuk pencegahan serta pemberantasan narkoba.
“Perbuatan terdakwa menyalahgunakan kedudukan sebagai aparat penegak hukum telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” tegas JPU.
Selain itu, JPU mempertimbangkan terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara kooperatif selama proses persidangan. Sementara hal yang meringankan, terdakwa dinilai bersikap sopan selama persidangan.
Menanggapi tuntutan tersebut, penasihat hukum Didik Putra Kuncoro, Muhammad Azan, S.H., menyatakan pihaknya tidak sependapat dengan penilaian JPU. Menurutnya, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan belum cukup membuktikan keterlibatan kliennya sebagaimana dakwaan penuntut umum.
Azan menegaskan, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, pihaknya menilai tidak ditemukan keterangan langsung yang saling bersesuaian untuk membuktikan keterlibatan Didik dalam perkara tersebut.
“Dari pemeriksaan para saksi juga tidak ada ditemukan keterangan, baik secara langsung, yang saling bersesuaian yang menyatakan keterlibatan klien kami, Didik Putra Kuncoro, terlibat dalam permufakatan jahat maupun tindak pidana yang didakwakan,” katanya.
Ia berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dalam menjatuhkan putusan. Pihaknya juga menyampaikan adagium hukum sebagai penegasan atas pembelaan terhadap kliennya.
“Lebih baik membebaskan seseorang yang belum terbukti kesalahannya, daripada menghukum seseorang yang tidak terbukti kesalahannya,” tandasnya. (hir)
