Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa, mencatat dari seratusan lebih tambak udang yang beroperasi masih minim mengantongi Sertifikat Laik Operasi (SLO). Sementara, pengusaha tambak tetap menjalankan usaha meski belum memiliki izin.
“Hanya dua tambak udang yang memiliki SLO sementara yang lainnya masih belum. Kami juga akan tetap memberikan atensi khusus agar mereka taat aturan sesuai dengan yang dipersyaratkan pemerintah,” kata Kepala Dinas LH Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat.
Dayat menegaskan, pihaknya telah melayangkan surat peringatan secara tertulis kepada perusahaan tambak yang belum memiliki SLO. Surat tersebut diharapkan menjadi atensi agar segera mengurus izin.
Selain persoalan tersebut, pihaknya juga memberikan atensi khusus terkait masih banyaknya tambak udang yang diduga memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yang tidak sesuai standar. Salah satu temuan tersebut berada di salah satu tambak udang yang berada di Kecamatan Labangka.
“Ada kesan saat ini para pemilik tambak rela membayar denda Rp50 juta – Rp 100 juta dari pada memperbaiki IPAL. Padahal IPAL dianggap sangat penting,” ucapnya.
Pihaknya memastikan akan tetap melakukan pengawasan secara khusus saat pemilik tambak melakukan panen,supaya tidak ada pembuangan limbah sembarangan. Pengusaha terindikasi membuang limbah ke laut akan diberikan peringatan,sehingga tidak terjadi pencemaran. “Kami juga sudah menyiapkan tim yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan saat mereka melakukan produksi,” tegasnya.
Dayat memastikan persoalan lingkungan khususnya limbah tambak udang sangat merusak ekosistem laut,sehingga pemantauan akan dilakukan secara rutin. Sementara untuk penindakan bukan ranah kabupaten/kota melainkan menjadi kewenangan provinsi.
“Sekarang di aturan baru langsung melekat, siapa yang mengeluarkan izin maka mereka yang akan melakukan pengawasan. Izin usahanya disana (Provinsi) daerah hanya memantau saja,” tukasnya. (ils)
