Tanjung (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) KLU tahun anggaran 2027 pada sidang paripurna DPRD, Kamis (12/11/2026). Dari rancangan tersebut, eksekutif menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp1,34 triliun lebih, dengan target pendapatan asli daerah (PAD) dipatok cukup signifikan sebesar Rp395 miliar lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp945,902 miliar lebih.
Sementara pada komponen Belanja Daerah, eksekutif mengajukan anggaran sebesar Rp1,335 triliun lebih. Terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1,048 triliun lebih, Belanja Modal Rp156,554 miliar lebih, Belanja Tidak Terduga Rp3,127 miliar lebih, serta Belanja Transfer sebesar Rp126,469 miliar lebih.
Dari pagu tersebut, terdapat selisih (surplus) anggaran sebesar Rp5,75 miliar. Anggaran tersebut selanjutnya dikeluarkan untuk pembiayaan daerah berupa penyertaan modal sehingga Silpa tahun berkenaan ditarget sebesar nol rupiah.
Najmul Akhyar menjelaskan, RAPBD tahun anggaran 2027 merupakan tindak lanjut pelaksanaan dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
“Penyusunan RAPBD Tahun 2027 dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas guna menjamin kesinambungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat KLU,” ujarnya.
Ia menyampaikan, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-95/PK/2026 perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027, diketahui alokasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat untuk KLU sebesar Rp590,373,824,000. Nominal tersebut meliputi; Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik, Hibah ke Daerah, serta Dana Desa. Tetapi, dalam penyampaian Rancangan APBD dialokasikan sebesar Rp893,553 miliar lebih.
“Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp303,179 miliar lebih. Hal ini perlu dilakukan penyesuaian, baik pendapatan maupun belanja daerah,” ujarnya.
Bupati melanjutkan, penyesuaian pendapatan dan belanja tersebut dilakukan guna menjaga konsolidasi fiskal dan sinergi kualitas belanja antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah KLU akan terus memperkuat prinsip tata kelola keuangan yang baik, transparansi, dan integritas keuangan daerah, sekaligus optimalisasi dan penajaman program-program prioritas agar alokasi fiskal dari transfer pusat dengan optimal menjawab kebutuhan pelayanan dasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat KLU. (ari)
