Giri Menang (Suara NTB) – Pengamat hukum sekaligus advokat, Lalu Armayadi, S.H., menyoroti penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), khususnya terkait penetapan calon kepala desa yang sebelumnya telah diputuskan melalui rapat pleno panitia desa pada Selasa (10/11/2026).
Armayadi menegaskan bahwa panitia pemilihan kepala desa tingkat desa memiliki kewenangan dalam melaksanakan tahapan seleksi hingga menetapkan calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karena itu, keputusan yang telah dihasilkan melalui mekanisme resmi semestinya dihormati dan tidak mudah diubah hanya karena adanya keberatan dari salah satu bakal calon.
Pernyataan tersebut disampaikan Armayadi menyusul kebijakan pemberian ruang bagi bakal calon yang dinyatakan tidak lolos untuk menyampaikan surat keberatan kepada panitia kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat.
“Hak menyampaikan keberatan itu wajar dan merupakan bagian dari hak setiap bakal calon. Namun, keberatan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk mengubah atau merevisi keputusan panitia desa yang telah ditetapkan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tegas Armayadi.
Menurutnya, panitia Kabupaten harus menempatkan diri secara profesional sesuai kewenangan yang diberikan oleh regulasi. Proses penanganan keberatan harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan ketentuan hukum, bukan dengan mengambil alih kewenangan panitia desa tanpa dasar hukum yang jelas.
Ia juga mengingatkan bahwa tahapan Pilkades memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Karena itu, setiap keputusan maupun tindak lanjut atas keberatan harus mempertimbangkan kepastian hukum dan keberlangsungan seluruh tahapan pemilihan.
Armayadi berpandangan, perubahan terhadap keputusan penetapan calon di tingkat desa harus memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas. Apabila dilakukan tanpa prosedur yang tepat, langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan ketidakpastian hukum.
Ia turut mengingatkan pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip hukum administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, terutama terkait asas kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, dan profesionalitas dalam pengambilan keputusan.
Sebelumnya, panitia Pilkades Kediri telah melaksanakan proses seleksi terhadap enam bakal calon kepala desa. Berdasarkan hasil seleksi tambahan dan akumulasi penilaian, lima bakal calon dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa, sementara satu bakal calon dinyatakan tidak lolos karena memperoleh nilai akhir terendah.
Adapun hasil penilaian yang diperoleh masing-masing bakal calon adalah, Tauhid: 66,80 poin. Chandra Wirawan: 66,80 poin. Muktasimbillah: 66,40 poin. Moh. Faorani: 45,80 poin. Erwin Hardi: 45,80 poin dan Lahamudin: 33,90 poin.
Penundaan penetapan dan tindak lanjut tahapan Pilkades Kediri turut berdampak pada agenda pengundian nomor urut calon kepala desa yang semula dijadwalkan berlangsung pada 12 November 2026. Agenda tersebut ditunda menyusul adanya keberatan dari salah satu bakal calon terhadap hasil seleksi tambahan dan penetapan calon kepala desa.
Armayadi mendorong agar panitia desa segera melanjutkan tahapan pengundian nomor urut setelah proses penanganan keberatan dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.Menurutnya, hak bakal calon untuk mengajukan keberatan harus tetap dihormati. Namun, pada saat yang sama, hak dan kepentingan bakal calon lain yang telah dinyatakan lolos juga harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.
“Jangan sampai keberatan dari satu pihak kemudian menghambat seluruh tahapan Pilkades. Panitia desa harus tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai aturan. Jika keberatan sudah diproses berdasarkan mekanisme yang berlaku dan tidak ada dasar hukum untuk mengubah keputusan, maka tahapan berikutnya harus segera dilanjutkan, termasuk pengundian nomor urut,” ujarnya.
Ia juga meminta panitia kabupaten, khususnya Dinas PMD Lombok Barat, agar mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan independensi dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurut Armayadi, fungsi panitia kabupaten dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi harus dijalankan sesuai batas kewenangan yang diatur dalam regulasi. Setiap rekomendasi maupun keputusan harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, fakta, dan ketentuan hukum yang relevan.
“Yang paling penting adalah menjaga integritas proses Pilkades. Jangan sampai muncul kesan adanya intervensi terhadap kewenangan panitia desa. Semua pihak harus menghormati prosedur, menjaga kepastian hukum, dan memastikan tahapan pemilihan tetap berjalan secara demokratis,” tutupnya.
Sementara itu, dari sembilan desa mengikuti Pilkades Serentak 2026 di Kecamatan Kediri, hingga Kamis (12/11/2026), delapan desa telah menyelesaikan penetapan calon kepala desa sekaligus pengambilan nomor urut. Kecuali Desa Kediri masih dalam proses penyelesaian tahapan. Camat Kediri Saiful Abubakar mengakui dinamika dalam tahapan Pilkades merupakan hal yang tidak dapat dihindari.
Terutama pada desa yang memiliki jumlah bakal calon lebih dari lima orang sehingga harus melalui mekanisme penetapan lima calon.Namun, pihak kecamatan telah mengantisipasi kemungkinan munculnya keberatan maupun protes melalui pendekatan komunikasi, sosialisasi, dan pemberian pemahaman kepada seluruh pihak terkait. Upaya tersebut dilakukan bersama tim kecamatan dan unsur terkait agar setiap persoalan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Terkait Pilkades Kediri, Bacakades mengajukan keberatan sehingga ditindaklanjuti ke dinas PMD. Pembahasan pun telah dilakukan oleh dinas PMD, intim selanjutnya ditindaklanjuti oleh panitia Pilkades di tingkat desa dan kecamatan. (her)
