Mataram (Suara NTB) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny K. Harman meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) supaya turut mengakomodasi pengaturan khusus bagi provinsi kepulauan.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perlakuan berbeda kepada daerah kepulauan karena karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan infrastrukturnya tidak dapat disamakan dengan provinsi yang didominasi wilayah daratan.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, pengakuan terhadap karakteristik kepulauan dalam undang-undang harus disertai konsekuensi kebijakan yang nyata. Ia menilai, potensi besar yang dimiliki daerah kepulauan seperti NTB dan NTT tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana serta kebijakan pendanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah.
“Kita ini kan menganut negara kesatuan, negara kesatuan bukan negara federal. Meskipun demikian, kami ingin sekali ada perhatian khusus terhadap daerah ini, seperti halnya pemerintah pusat memperhatikan kekhususan-kekhususan yang ada di daerah-daerah lain,” ujar Benny dalam rapat pleno Baleg DPR RI pada pekan kemarin.
Ia menjelaskan, kebutuhan provinsi kepulauan berbeda karena masyarakatnya tersebar di pulau-pulau dengan kondisi geografis dan aksesibilitas yang beragam. Keterbatasan sarana transportasi dan infrastruktur dasar membuat pelayanan pemerintah kepada masyarakat di pulau-pulau kecil membutuhkan dukungan lebih besar.
“Tidak bisa pemerintah pusat memperlakukan secara sama provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini, terutama provinsi kepulauan. Mengapa? Provinsi-provinsi kepulauan membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang bukan provinsi kepulauan,” jelasnya.
Benny juga mengingatkan, apabila kebijakan transfer ke daerah diterapkan dengan pendekatan yang sama, provinsi kepulauan akan terus menghadapi keterbatasan dalam mengejar ketertinggalan pembangunan. Padahal, daerah-daerah tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Konsekuensinya dari pasal ini nanti apa? Misalnya transfer daerah, ya bedalah. Janganlah disamakan dengan provinsi yang bukan kepulauan. Nah, kami ingin itu dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang ini,” tegasnya.
Ditempat yang sama anggota Baleg yang juga anggota DPR RI dari dapil NTB 2 Pulau Lombok, H Muazzim Akbar menegaskan bahwa pengakuan sebagai wilayah kepulaun tersebut sangat penting bagi NTB.
Sebab dengan status Provinsi kepulauan tersebut akan merubah paradigma pembangunan daerah oleh pemerintah pusat. Kebijakan alokasi anggaran pemerintah pusat ke daerah tidak lagi disamakan dengan dengan daerah daratan.
“Keberadaan UU Provinsi kepulauan untuk NTB ini dalam rangka mendorong keberimbangan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat sesuai dengan karakteristik darah,” katanya.
Dari sisi geografis NTB juga sangat memenuhi persyaratan untuk menjadi Provinsi Kepulauan. Karena wilayah NTB terdiri dari dua Pulau besar yakni Lomba dan Sumbawa serta banyak sekali pulau-pulau kecil yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
“NTB sangat memenuhi menjadi provinsi kepulauan. Karena itu tugas kita mengawal dan mendorong agar usulan RUU Provinsi kepulauan ini dapat masuk dalam pembahasan Prolegnas 2027,” tegasnya. (ndi)
