Tanjung (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menempuh kebijakan rasionalisasi pada anggaran non-prioritas seperti anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial pada tahun 2027 mendatang. Langkah tersebut sebagai respons penyesuaian R-APBD 2027 menyusul berkurangnya penerimaan daerah dari sumber transfer pemerintah pusat yang mencapai Rp303 miliar lebih.
“Untuk menutupi celah fiskal pada Rancangan APBD 2027, Pemkab Lombok Utara akan memangkas belanja operasi non-prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial yang saat ini mendominasi hingga 78 persen. Pemangkasan ini dialihkan untuk memperkuat belanja modal dan infrastruktur dasar agar merata di seluruh kecamatan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) KLU, Sahabudin, S.Sos., M.Si., saat mewakili Bupati KLU dalam menyampaikan jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan Fraksi-fraksi DPRD pada sidang, Jumat (13/11/2026).
Untuk diketahui, sidang yang berlangsung di ruang sidang DPRD KLU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, dan dihadiri oleh Anggota DPRD KLU, serta jajaran Pejabat lingkup OPD Pemda KLU.
Mewakili Bupati, Sahabudin, menyampaikan apresiasi kepada fraksi-fraksi DPRD atas masukan kritis dan konstruktif dalam pembahasan RAPBD. Dikatakan, tantangan fiskal daerah ke depan cukup berat akibat terjadinya penurunan drastis alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Merespons pandangan Fraksi Golkar terkait selisih angka transfer, Sekda KLU mengklarifikasi bahwa proyeksi awal pendapatan transfer sebesar Rp945 miliar lebih merupakan gabungan dari Transfer Pemerintah Pusat (Rp893,55 miliar) dan Transfer Antar Daerah (Rp52 miliar lebih).
“Namun, berdasarkan Surat DJPK Nomor S-95/PK/2026, Transfer Pusat ditetapkan sebesar Rp590,37 miliar, artinya, ada penurunan atau selisih sebesar Rp303 miliar lebih, menyikapi hal ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan rasionalisasi postur R-APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD saat ini juga, tanpa menunggu APBD Perubahan,” papar Sahabudin.
Pada sektor pendapatan daerah, sambung dia, Pemkab KLU menargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp395,01 miliar. Jumlah tersebut diketahui meningkat dari capaian APBD tahun sebelumnya. Namun demikian, target tersebut tidak akan membebani masyarakat kecil maupun pelaku UMKM.
Sekda menyatakan, peningkatan PAD ditempuh melalui digitalisasi pembayaran pajak via SIPENDA, pemasangan tapping box, intensifikasi uji petik pajak hotel/restoran, serta optimalisasi sektor pariwisata dan aset daerah yang belum produktif, tanpa menaikkan beban retribusi masyarakat kecil.
Menjawab pandangan Fraksi Demokrat dan PKB mengenai soliditas teamwork dan kinerja perangkat daerah, Sekda Sahabudin menegaskan bahwa Pemkab KLU tidak akan mentolerir ego sektoral maupun sikap asal bapak senang.
“Evaluasi kinerja Kepala OPD akan dilakukan secara objektif berbasis perjanjian kinerja, dan penataan jabatan akan dilakukan sesuai sistem merit,” tegasnya.
Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk memvalidasi dan mengakomodasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD secara proporsional ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD, agar aspirasi masyarakat benar-benar terjawab.
Untuk menekan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pemkab KLU akan mempercepat proses lelang dan pengadaan barang/jasa sejak Triwulan I.
Sementara itu, menanggapi Fraksi Gerindra dan PNI terkait dominasi belanja pegawai yang mencapai Rp516,6 miliar (38,65 persen dari total belanja), Pemkab KLU akan memanfaatkan masa transisi UU HKPD untuk menyusun peta jalan pengendalian.
Terkait rencana Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5,75 miliar, khususnya pada Perumda Air Minum (PDAM) yang sedang menjalani audit, Sekda memastikan bahwa penyertaan modal tersebut akan dilaksanakan secara ketat berdasarkan hasil audit, kajian kelayakan investasi, dan target penurunan kebocoran air yang terukur. (ari)
,
