Mataram (Suara NTB) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB malalui bidang PKTN-PI bersama BPSK Kota Mataram melakukan pengawasan klausula baku ke hotel-hotel yang berada di wilayah Kuta-Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.
Menyusul masuknya beberapa pengaduan konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atas jasa pelayanan hotel yang dianggap tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka sebagai tamu hotel.
Pengawasan dilaksanakan pada 9-10 Nopember 2026 dengan lokus pengawasan ke Pullman Hotel & Resort dan Sikara Hotel di Kuta Mandalika.
Pengawasan Klausula Baku adalah pengawasan terhadap aturan atau syarat-syarat sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha dalam suatu perjanjian.
Diharapkan syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian tersebut memiliki manfaat penting bagi keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.
Manfaat adanya pengawasan klausula baku ini meliputi, pencegahan sengketa sejak dini, sebagai langkah preventif agar potensi kerugian dan konflik hukum tidak meluas menjadi sengketa.
Menjaga asas keseimbangan dan keadilan, sehingga pelaku usaha tidak memanfaatkan posisi tawar mereka yang lebih kuat untuk menindas konsumen. Melindungi hak financial dan aset konsumen, mencegah pencantuman klausula baku yang merugikan, seperti pengalihan tanggung jawab secara sepihak, penolakan pengembalian dana/barang (refund), atau pengurangan hak milik konsumen.
Memberantas klausula selundupan atau yang sulit dibaca, untuk menghindari praktik pencantuman syarat-syarat tersembunyi yang sengaja dibuat sulit dimengerti atau diletakkan di bagian yang tidak terbaca oleh konsumen.
Mendorong kepatuhan dan integritas pelaku usaha, yaitu mendorong transparansi dalam dunia usaha, baik konvensional maupun e-commerce, agar kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) semakin meningkat.
Tim pengawasan diterima oleh masing-masing perwakilan manajemen yang menyambut baik kegiatan ini karena didalam dialog/diskusi dengan pihak manajemen, tim menjelaskan dengan detail maksud dilaksanakannya pengawasan dan manfaat yang akan diterima pihak hotel.
Bagi pelaku usaha, pengawasan klausula baku merupakan investasi perlindungan hukum dan mitigasi risiko bisnis. Mematuhi aturan pengawasan mencegah bisnis dari potensi kerugian financial dan rusaknya reputasi akibat adanya gugatan konsumen.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, H. Lalu. Wiranata menegaskan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Disperindag Provinsi NTB dalam mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
“Sebagai daerah tujuan wisata para pelaku usaha wisata diharapkan benar-benar fokus untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara,” tandasnya. (bul)
