PEMERINTAH Kabupaten Lombok Utara (KLU) menargetkan legalitas tata ruang PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) di Gili Trawangan bisa tuntas di akhir tahun 2026. Hal ini menyusul hingga saat ini perusahaan tersebut dikatakan masih menyusun segala dokumen agar mendapatkan izin dari pusat.
Bupati KLU H. Najmul Akhyar, mengatakan pihaknya bersama dengan Pemprov NTB dan Polda NTB siap untuk membantu penyelesaian persoalan yang dihadapi perusahaan yang sempat terjerat persoalan hukum tersebut.
“Alhamdulillah, TCN juga serius sedang berjuang untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Kita dari pemerintah daerah, Polda NTB, insyaallah sudah siap membantu,” ujarnya di Bank NTB Syariah pekan kemarin.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah legalitas sempadan pantai. Untuk itu, pemerintah saat ini tengah menyiapkan keputusan pembentukan tim pengukur sempadan pantai. Keputusan tersebut diharapkan dapat segera diselesaikan guna mendukung proses penataan dan kepastian legalitas.
Selain persoalan sempadan pantai, penataan ruang juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Kabupaten Lombok Utara disebut tengah melakukan pekerjaan terkait penataan ruang tersebut. Pemerintah berharap seluruh proses yang diperlukan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini.
“Target kita mudah-mudahan bisa seiring berakhirnya tahun ini, sehingga persoalan-persoalan tersebut sudah bisa selesai,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan tersebut sebelum masa diskresi berakhir pada Maret mendatang. Menurutnya, waktu yang tersisa harus dimanfaatkan secara maksimal agar tidak menimbulkan persoalan baru setelah kebijakan diskresi berakhir.
Terkait koordinasi dengan PT TCN, ia menyebut pihak perusahaan telah datang dan melakukan komunikasi dengan pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, perusahaan menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi tanggung jawabnya.
“Sudah, sudah jalan. Kemarin juga pihak perusahaan datang dan kita terima. Mereka sudah siap untuk menyelesaikan,” katanya.
Sementara itu, menyinggung soal kebutuhan air setelah operasional berjalan, ia menyebut hal tersebut masih menjadi pembahasan teknis yang akan dikoordinasikan lebih lanjut. Pemkab KLU saat ini masih memprioritaskan penyelesaian seluruh persoalan PT TCN sebelum masa diskresi berakhir. “Yang penting sebelum diskresi berakhir, persoalannya sudah diselesaikan,” tegasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim sempat menyoroti keberadaan reservoir atau penyimpanan air yang berada di kawasan sempadan pantai Gili Trawangan. Keberadaan reservoir ini dinilai menyalahi tata ruang dan wilayah di kawasan pariwisata itu.
Untuk memperjelas kewenangan dan mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat, diperlukan pendampingan kepada Pemkab Lombok Utara dalam pembentukan tim untuk melakukan pengukuran dan penetapan batas sempadan pantai sesuai ketentuan Perpres Nomor 51 Tahun 2016.
“Reservoir yang ditempatkan di bawah tanah yang dimiliki PT TCN, siapa yang kasih izin? Izin harusnya dikeluarkan oleh kabupaten selaku pemilik kawasan sempadan,” ujarnya.
Ia menilai, persoalan di Gili Tramena, sebenarnya bisa diselesaikan oleh Pemerintah KLU selaku pemilik kebijakan menyusun peraturan daerah (Perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) di tiga pulau kecil tersebut.
Hal ini terbukti dari Pemkab yang baru-baru ini melakukan penertiban tempat nongkrong di sekitar sempadan pantai. Dari sini saja, Muslim menilai Pemkab Lombok Utara mengetahui kewenangannya dalam melakukan penertiban di tiga pulau kecil yang ada di kabupaten itu. (era)
