Mataram (Suara NTB) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal optimistis NTB bersama NTT dan DKI Jakarta bisa menyelenggarakan sekitar 30-43 cabang olahraga (cabor) pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII NTB-NTT yang akan dilaksanakan pada tahun 2028 mendatang. Padahal, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pusat meminta daerah untuk mengurangi cabor guna menekan pengeluaran daerah.
“Dari 67 cabang olahraga, sekitar 30 sampai 43 mungkin akan dilaksanakan di NTB. Dan kita sepakat untuk menyebarkannya di 10 kabupaten/kota,” ujarnya pekan kemarin.
Menyikapi adanya permintaan KONI pusat agar NTB realistis dengan mengurangi cabor, Iqbal mengaku Pemprov tidak akan membangun fasilitas olahraga atau venue baru. Melainkan merenovasi yang telah ada. Pun pada prosesnya, renovasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi, namun berkolaborasi dengan 10 kabupaten/kota.
“Nanti kami akan bahas lagi, reviu lagi. Dan reviu itu nanti untuk menentukan venue-venue dan cabor lagi,” katanya.
Menyinggung adanya permintaan khusus dari KONI pusat untuk Pemprov NTB agar menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun. Iqbal mengaku pihaknya belum membahas perihal ini. Dirinya, katanya perlu duduk bersama dengan Provinsi NTT, DKI Jakarta, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan KONI Pusat membahas untuk perihal anggaran fantastis tersebut.
“Setelah pertemuan itu dilaksanakan, baru kita bisa menentukan berapa komitmen dari provinsi, berapa dari pusat, dan berapa komitmen dari kabupaten kota. Yang jelas ini skema sharing,” katanya.
Sementara itu, Ketua KONI NTB terpilih, Mohan Roliskana, mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai melakukan pemetaan cabor termasuk venue olahraga untuk persiapan PON. Dalam pemetaan ini, Pemprov NTB bersama 10 kabupaten/kota dikatakan setuju dengan skema sharing anggaran pada pelaksanaan PON mendatang.
Pun menurutnya, venue untuk cabor indoor pada PON 2028 NTB sudah siap. Hal ini menyusul venue indoor tidak membutuhkan biaya besar. “Kebanyakan kita indoor, karena kalau indoor kita sudah siap semua, dan tidak membutuhkan biaya yang besar,” katanya.
Untuk cabang olahraga outdoor, ia belum bisa memastikan. Ia mengatakan, keputusan bergantung pada PB PON. Mohan mencontohkan atletik yang membutuhkan lintasan cadangan. “Yang outdoor mungkin, tapi itu kebijakan PB PON,” ujarnya.
Adapun saat ini, Mohan mengaku KONI NTB masih menyusun dan membahas sejumlah alokasi anggaran. Menurutnya, kegiatan pendahuluan pada 22-27 November mendatang harus segera diurus karena waktunya mepet.
“Kita sesuai dengan kemampuan fiskal daerah, kita berusaha semaksimal mungkin,” ucapnya.
Saat ditanya soal alokasi Rp60 miliar dalam APBD murni untuk PON 2028 NTB, Mohan menyatakan biaya pelatihan sudah ada. Ia menyebut kebutuhan itu akan dipersiapkan dalam satu tahun ke depan. “Sudah ada biayanya, karena itu kan ada pelatihan. Sekali lagi, satu tahun ke depan ini kita persiapkan semua,” ujarnya.
Wali Kota Mataram itu juga menyebut dalam APBD Perubahan 2026 Pemprov NTB, ada alokasi Rp7 miliar. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), katanya meminta dana itu segera dilaksanakan karena menyangkut pertanggungjawaban administrasi. Ia menambahkan, komunikasi dengan pemerintah pusat akan disiapkan. Menurutnya, koordinasi dengan Ketua Panitia Besar (PB) PON juga diperlukan. “Nanti kita persiapkan komunikasi, Pak Bupati sebagai Ketua PB, mesti ada komunikasi,” tutupnya. (era)
