BerandaNTBKOTA MATARAMTerkendala Pembebasan Lahan, Pembangunan Kolam Retensi Ditunda

Terkendala Pembebasan Lahan, Pembangunan Kolam Retensi Ditunda

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menunda pembangunan kolam retensi di kawasan Lingkar Selatan. Proyek yang direncanakan sebagai tempat penampungan air untuk mengatasi persoalan banjir di kawasan tersebut belum dapat direalisasikan karena proses pembebasan lahan belum tuntas.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan desain teknis pembangunan kolam retensi sebenarnya telah rampung disusun. Namun, pelaksanaan fisik proyek masih terkendala ketersediaan lahan yang belum sepenuhnya dibebaskan.

Ia mengungkapkan, masih terdapat lahan milik warga seluas sekitar 400 meter persegi yang belum berhasil dibebaskan. Padahal, lahan tersebut berada di bagian tengah lokasi yang direncanakan sebagai kolam retensi.

“Ada yang belum selesai. Ada tanah warga di situ sehingga belum bisa dibangun,” ujarnya pekan kemarin.

Menurut Lale, lahan seluas 400 meter persegi tersebut merupakan milik dua pemegang hak atas tanah yang berbeda. Hingga saat ini, pemilik lahan belum bersedia melepaskan tanahnya sehingga rencana pembangunan kolam retensi belum dapat dilanjutkan.

Kendati demikian, Dinas PUPR Kota Mataram belum mengategorikan proyek tersebut gagal. Pasalnya, tahapan perencanaan dan penyusunan desain teknis telah diselesaikan secara mandiri tanpa menggunakan jasa konsultan pihak ketiga.

Saat ini, pihaknya masih menunggu perkembangan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram selaku instansi yang berwenang menangani proses pengadaan dan pembebasan lahan.

“Kami tunggu perkembangan informasi dari BKD, apakah bisa ada negosiasi agar pemilik lahan mau melepas lahannya,” katanya.

Terkait kebutuhan anggaran, Lale memperkirakan pembangunan kolam retensi secara permanen membutuhkan dana sekitar Rp4 miliar hingga Rp6 miliar.

Namun, besaran kebutuhan anggaran tersebut masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kepastian penyelesaian pembebasan lahan di lokasi rencana pembangunan.

Dengan belum tuntasnya pembebasan lahan, pembangunan kolam retensi Lingkar Selatan belum dapat direalisasikan. Padahal, keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi persoalan genangan dan banjir di kawasan tersebut. (pan)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN








VIDEO