Selong (Suara NTB) – Panitia pemilihan kepala desa serentak (Pilkades) di Lombok Timur (Lotim) akhirnya bisa membayar utang setelah menanti lama. Panitia pemilihan selama beberapa bulan berutang sebelum dana hibah atau dana bantuan keuangan cair. Pencairan dana bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Lotim masih berlangsung.
Dari total 157 desa yang akan menggelar Pilkades, baru 50 desa yang dana bantuannya telah dicairkan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh desa dapat menerima anggaran tersebut sebelum 19 November 2026.
Ketua Panitia Pilkades Serentak Lotim yang juga Sekretaris Daerah (Sekda), H. Muhammad Juaini Taofik, mengatakan keterlambatan pencairan bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan masih adanya desa yang belum menuntaskan persyaratan administrasi.
“Kami optimistis sebelum tanggal 19 ini, dana untuk 157 desa sudah bisa ditransferkan ke seluruh desa. Persoalannya ada pada kelengkapan administrasi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki dua peran penting dalam pelaksanaan Pilkades, yakni memfasilitasi regulasi dan memfasilitasi kebutuhan pendanaan. Namun, pencairan bantuan keuangan kepada masing-masing panitia desa harus tetap memperhatikan ketepatan administrasi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Karena itu, desa yang sudah memenuhi seluruh persyaratan dapat langsung diproses pencairannya tanpa harus menunggu desa lainnya.
Di sisi lain, terdapat sekitar 15 hingga 16 desa yang berpotensi memiliki bakal calon kepala desa lebih dari lima orang. Terhadap desa-desa tersebut, pemerintah daerah telah menerima surat dari pihak desa untuk memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan.
Juaini menegaskan, kewenangan menentukan kelulusan calon kepala desa dalam proses seleksi tambahan berada pada panitia Pilkades tingkat desa sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah menjalankan fungsi fasilitasi agar seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lotim, Muhammad Zaidar Rohman, memastikan anggaran pelaksanaan Pilkades serentak telah disiapkan. Pihaknya terus melakukan koordinasi dengan panitia di tingkat desa untuk mempercepat proses pencairan.
Ia mengakui, pencairan sempat mengalami kendala teknis pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun, kendala tersebut kini terus ditangani dengan mempercepat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
“Dari 157 desa, sebanyak 50 desa sudah dibuatkan SP2D. Secara simultan langsung diproses agar dana bisa dicairkan,” jelasnya.
Zaidar menyebutkan, dokumen pencairan telah diterima di tujuh kecamatan. Sementara itu, proses penerbitan SP2D telah diselesaikan untuk lima kecamatan dan masih tersisa delapan kecamatan yang sedang diproses.
Pihaknya menargetkan seluruh proses pencairan dapat segera dituntaskan dalam pekan ini sehingga panitia desa memiliki kepastian anggaran untuk mempersiapkan tahapan Pilkades.
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, mengakui persoalan pencairan anggaran Pilkades perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Menurutnya, meskipun anggaran telah dicantumkan dalam APBD Perubahan, proses pengalokasian hingga pencairannya tidak serta-merta bisa dilakukan dalam waktu singkat.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan bagi panitia desa yang membutuhkan dana untuk membiayai tahapan Pilkades.
Bahkan, dalam kondisi mendesak, kebutuhan operasional terpaksa harus ditanggulangi terlebih dahulu dengan cara berutang. (rus)



