BerandaNTBJamwas Evaluasi Kinerja Kejati NTB, Soroti Penanganan Perkara dan Pengawasan Internal

Jamwas Evaluasi Kinerja Kejati NTB, Soroti Penanganan Perkara dan Pengawasan Internal

Mataram (Suara NTB) – Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tim melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Senin (16/11/2026).  Kunjungan itu terkait evaluasi terhadap kinerja Kejati NTB dan jajaran.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang berjalan optimal. Termasuk dalam penanganan perkara dan pengawasan internal.

Jamwas Kejagung RI Rudi Margono mengatakan, evaluasi dilakukan melalui paparan kinerja dari masing-masing bidang di Kejati NTB.

“Tadi paparan dari kejati, sebagian besar menunjukkan kinerja yang bagus. Ke depannya perlu ditingkatkan,” katanya.

Meski demikian, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan dan tidak menjadi alasan untuk berpuas diri.

Menurutnya, Kejati NTB perlu menyusun program kerja yang lebih tematik dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama korban tindak pidana.

Selain peningkatan kinerja, Jamwas juga menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam penanganan perkara.

Ia menegaskan bahwa penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku. Tetapi juga harus memperhatikan optimalisasi penerimaan negara melalui pembayaran denda dan pengelolaan barang sitaan maupun rampasan.

“Jadi tidak hanya menghukum pelaku, tetapi harus ada optimalisasi PNBP. Sehingga bisa memberikan manfaat,” sebutnya.

Terkait pengawasan internal, Jamwas meminta seluruh laporan pengaduan (Lapdu), termasuk hasil inspeksi kasus, agar segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.

“Karena kalau tidak segera ditindaklanjuti akan merugikan organisasi,” tambahnya.

Mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan tiga oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Dompu, Bidang Pengawasan Kejagung RI masih belum mengeluarkan sanksi.

Ia menjelaskan, penegakan disiplin terhadap aparatur Kejaksaan pada prinsipnya bertujuan untuk pembinaan. Namun, penjatuhan sanksi juga diharapkan memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang.

“(sanksi nantinya) kalah ringan bisa teguran tertulis, sedang-berat bisa turun jabatan, yang terberat bisa pemberhentian dalam jabatan,” tandasnya. (mit)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO