Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) mengalokasikan Rp11 miliar untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada tahun 2027. Penganggaran gaji ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jika alih status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu belum direalisasikan tahun depan. Pasalnya, hingga kini petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak-Juknis) alih status dari pemerintah pusat belum diterima Pemkab Lobar.
Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha menyampaikan, pihaknya mengalokasikan anggaran untuk pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu tahun 2027. “Ada wacana pemerintah pusat akan diambil alih PPPK, Alhamdulillah. Kita tunggu saja, karena petunjuknya belum pasti, tapi kami sudah menyiapkan untuk gaji,” kata Nurul Adha, dikonfirmasi usai kegiatan di Kediri, Selasa (17/11/2026).
Pihaknya menyiapkan anggaran untuk gaji selama 12 bulan bagi PPPK Paruh Waktu. Namun, ketika nanti alih status PPPK Paruh Waktu itu diambil alih ke pusat, anggaran gaji yang dialokasikan itu untuk program pembangunan daerah yang lain. “Itu bisa kami alokasi untuk yang lain,” ujarnya.
Pihaknya tidak mengetahui pasti jumlah PPPK Paruh Waktu, tetapi sekitar 3000-an orang lebih, sehingga kebutuhan anggaran untuk gajinya Rp11 miliar tiap tahun. Pihaknya berharap kebijakan anggaran penggajian masuk ditanggung pemerintah pusat atau daerah.
“Karena kalau tidak masuk (ditanggung daerah, red) nah ini yang berat, tetapi kalau kita diberikan DAU-nya, pastinya meringankan kita,” kata Umi.
Pihaknya menunggu rencana kebijakan itu dalam bentuk aturan atau surat tertulis dari pemerintah pusat. Sejauh ini, pihak Pemkab belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat. Pihaknya baru sebatas menerima informasi bahwa kebijakan pengalihan status dan gaji PPPK maupun ASN telah disepakati. (her)



