BerandaBIMANilai SPI Kota Bima Naik 

Nilai SPI Kota Bima Naik 

NILAI Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota Bima meningkat dari 66,2 pada 2024 menjadi 73,48 pada 2025. Meski telah melampaui rata-rata nasional sebesar 72,32, hasil evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) 2026 masih mencatat nilai 60,75.

Nilai SPI tersebut menempatkan Kota Bima pada peringkat kedua se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, capaian itu belum mencerminkan seluruh aspek pencegahan korupsi telah berjalan optimal. Pemerintah Kota Bima masih perlu memperkuat pengendalian gratifikasi di lingkungan birokrasi.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, menyebut hasil evaluasi PPG 2026 menjadi bahan refleksi untuk memperkuat budaya antigratifikasi. Menurutnya, peningkatan nilai integritas harus diikuti penguatan pengawasan dan komitmen aparatur dalam menjalankan tugas.

“Pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen moral dan operasional yang harus tertanam dalam setiap lini birokrasi pemerintahan,” tuturnya, Selasa (17/11).

Ia menekankan tiga instrumen pencegahan korupsi yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah, yakni penolakan gratifikasi, pencegahan benturan kepentingan, dan penguatan Whistleblowing System (WBS).

Terkait gratifikasi, setiap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerima harus ditolak. Sementara dalam pengambilan keputusan publik, pejabat diminta tidak mencampurkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan.

Penguatan WBS juga dinilai penting untuk membuka ruang pelaporan dugaan penyimpangan. Aparatur dan masyarakat diharapkan tidak takut menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi pelanggaran di lingkungan pemerintahan.

Rahman mengingatkan, peningkatan nilai SPI tidak boleh membuat seluruh aparatur berpuas diri. Mempertahankan capaian integritas sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan membutuhkan upaya berkelanjutan.

“Mempertahankan prestasi itu sulit, tetapi melangkah lebih maju untuk menyempurnakannya jauh lebih menantang. Pencapaian ini bukanlah garis finis,” tegasnya.

Terkait gratifikasi, setiap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerima harus ditolak. Rahman menegaskan, pejabat tidak boleh menerima pemberian yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

“Setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban harus ditolak secara tegas,” tandasnya. (hir)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO