BerandaNTBLOMBOK TIMURRAPBD 2027 Lotim Dirancang Rp3,17 Triliun

RAPBD 2027 Lotim Dirancang Rp3,17 Triliun

Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3,17 triliun lebih. Dari total anggaran tersebut, belanja pegawai masih menjadi salah satu komponen terbesar dengan alokasi mencapai Rp1,315 triliun lebih.

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBD 2027 pada Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Lombok Timur, Selasa (17/11/2026).

Dalam pemaparannya, Bupati menyebutkan bahwa rancangan pendapatan daerah tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp3.176.669.000.000 lebih. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp3.176.205.000.000 lebih.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp602,052 miliar lebih, pendapatan transfer Rp2,542 triliun lebih, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp31,948 miliar lebih.

Dari komponen PAD, pemerintah daerah menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp211,115 miliar lebih. Sedangkan retribusi daerah menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp358,645 miliar lebih. Selebihnya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp20,781 miliar lebih dan lain-lain PAD yang sah Rp11,510 miliar lebih.

Adapun pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan mencapai Rp2,400 triliun lebih. Sementara transfer antar daerah dari bagi hasil pajak Provinsi NTB ditargetkan sebesar Rp142,199 miliar lebih.

Pada sisi belanja, alokasi terbesar masih berada pada belanja operasi sebesar Rp2,481 triliun lebih. Di dalamnya terdapat belanja pegawai Rp1,315 triliun lebih, termasuk gaji dan tunjangan 11.990 ASN sebesar Rp889,276 miliar lebih serta tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp390,122 miliar lebih.

Selain itu, belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp1,054 triliun lebih. Anggaran ini antara lain digunakan untuk operasional pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah sebesar Rp313,206 miliar lebih, bantuan operasional sekolah negeri Rp125,468 miliar lebih, serta iuran jaminan kesehatan sebesar Rp135,166 miliar lebih.

Sementara belanja modal direncanakan sebesar Rp407,6 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, anggaran pembangunan jalan, irigasi dan jaringan mencapai Rp169,564 miliar lebih. Belanja gedung dan bangunan dialokasikan Rp123,609 miliar lebih, sedangkan pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp93,396 miliar lebih.

Pemerintah daerah juga mengalokasikan belanja transfer sebesar Rp271,935 miliar lebih, termasuk bantuan keuangan kepada 239 pemerintah desa sebesar Rp247,967 miliar lebih. Anggaran tersebut terdiri atas Alokasi Dana Desa (ADD) Rp165,138 miliar lebih dan Dana Desa Rp82,828 miliar lebih.

Bupati Haerul Warisin menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, asumsi pendapatan dan belanja, penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Ia menegaskan, pengalokasian belanja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik dan prioritas pembangunan dalam RKPD 2027. Dengan demikian, alokasi anggaran tidak semata-mata didasarkan pada pemerataan antar-OPD maupun besaran anggaran tahun sebelumnya.

Selain RAPBD 2027, dalam rapat paripurna tersebut Bupati juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2025 mengenai Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Gedung Serbaguna.

Bupati mengungkapkan, pelaksanaan program tahun jamak yang sebelumnya telah disetujui DPRD dengan nilai Rp280 miliar telah menyelesaikan pembangunan sekitar 53 ruas jalan dengan total panjang penanganan mencapai 77,25 kilometer. (rus)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO