Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa, memastikan akan tetap memberikan atensi khusus terkait penanganan drainase khususnya di dalam kota. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir air tergenang jelang puncak musim penghujan.
“Fokus kita saat ini dengan melakukan rehabilitasi saluran drainase dan pengerukan supaya airnya bisa langsung mengalir ke sungai. Kalau untuk penanganan total anggarannya cukup besar,” kata Kepala Dinas PUPR, Muhammad Sofyan.
Menurutnya, penanganan total drainase perkotaan memang menjadi satu kesatuan perencanaan detail master plan. Bahkan perencanaan sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu tetapi sampai saat ini belum bisa terealisasi.
Penanganan drainase induk terutama dalam kota merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I. Pemkab Sumbawa juga hampir setiap tahun mengusulkan penanganan drainase tersebut,namun untuk sementara ini belum menjadi prioritas.
“Kita di daerah sudah mengusulkan penanganan drainase perkotaan ke Kementerian PUPR tetapi belum bisa terealisasikan untuk saat ini,” ucapnya.
Ia menyebutkan delapan drainase perkotaan dalam perencanaan yang telah disusun dengan kondisi cukup memprihatinkan,sehingga perlu dilakukan penanganan komprehensif untuk menyelesaikan persoalan genangan didalam kota ketika musim penghujan.
Kendati demikian, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran pemeliharaan drainase setiap tahunnya. Hal itu untuk mengurangi genangan dalam perkotaan tetapi tidak dilakukan secara tuntas karena keterbatasan anggaran.
“Yang bisa kita lakukan saat ini hanya meminimalisir genangan yang terjadi melalui kegiatan operasional dan pemeliharaan drainase. Tetapi untuk penanganan secara total kita butuh anggaran Rp 34 Miliar,” tambahnya.
Kebutuhan anggaran yang besar karena harus ada perubahan dimensi tampungan drainase. Sebab, tampungan dimensi drainase perkotaan saat ini sudah tidak memadai sehingga menghambat air ke pembuangan (outlet).
“Anggaran untuk perubahan drainase yang kita usulkan sebesar Rp 34 miliar ke Kementerian PUPR, tetapi karena kondisi fiskal yang tidak memungkinkan sehingga untuk saat ini belum bisa direalisasikan,” tukasnya. (ils)



