Jakarta (Suara NTB) – Provinsi NTB meraih penghargaan Terbaik II kategori Pemerintah Provinsi dalam ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2026. Capaian ini menjadi pengakuan nasional atas inovasi NTB Satu Data dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan berkelanjutan berbasis data.
Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., pada rangkaian SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Aula DH 1–4 Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
NTB menempati posisi kedua nasional setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sementara posisi ketiga diraih Jawa Tengah. Penghargaan ini terasa istimewa karena bertepatan dengan satu dekade pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan penghargaan ini bukan capaian yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan yang terus didorong di lingkungan Pemprov NTB.
Seluruh perangkat daerah didorong menjadikan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, dan perencanaan program kerja. Dengan demikian, intervensi pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, NTB Satu Data tidak sekadar berbicara tentang pengelolaan dan penyediaan data. Lebih jauh, inovasi ini menyangkut perubahan cara pemerintah memahami persoalan, menentukan prioritas, merancang program, hingga mengukur dampak pembangunan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kepala Bappeda NTB sekaligus Ketua Sekretariat SDGs dan Koordinator Forum NTB Satu Data, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan kebanggaan atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan NTB masuk tiga besar nasional diharapkan menjadi motivasi untuk memperkuat koordinasi dengan seluruh mitra, pemangku kepentingan, dan berbagai pihak yang terlibat dalam pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Alhamdulillah, akhirnya NTB masuk tiga besar, yaitu peringkat kedua. Hasil ini kami harapkan bisa memotivasi kami untuk lebih baik lagi, terutama dalam mengoordinasikan kembali mitra, partner, dan stakeholder lainnya untuk mewujudkan tujuan SDGs,” ujarnya.
Nelly menegaskan, penghargaan tersebut tidak boleh hanya menjadi kebanggaan pemerintah provinsi. Capaian ini juga diharapkan mendorong pemerintah kabupaten/kota di NTB untuk berani mengikuti ajang SDGs Action Awards pada 2027.
Menurutnya, daerah-daerah di NTB sesungguhnya memiliki banyak program dan praktik pembangunan berkelanjutan yang berkontribusi terhadap pencapaian 17 tujuan SDGs. Namun, belum seluruhnya terdokumentasi dan diikutsertakan dalam ajang penghargaan tingkat nasional.
“Kami berharap dengan prestasi ini kabupaten/kota akan berani maju. Sebab, NTB memiliki banyak program dan langkah berkelanjutan untuk mewujudkan 17 goals SDGs. Provinsi juga akan terus memperbaiki, mempertahankan, bahkan meningkatkan prestasi yang sudah ada,” katanya.
Ia menilai, berbagai program unggulan yang dijalankan di NTB memiliki keterkaitan langsung dengan sejumlah agenda utama SDGs, terutama pengentasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan. Karena itu, keberhasilan pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan lintas sektor, tidak hanya pemerintah, tetapi juga dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat.
Sementara itu, inovasi NTB Satu Data yang mengantarkan provinsi ini meraih penghargaan merupakan upaya menempatkan data sebagai fondasi dalam seluruh siklus pembangunan. Mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengendalian hingga evaluasi.
Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip evidence-based policy, yakni kebijakan publik yang disusun berdasarkan bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 merupakan bagian dari rangkaian SAC 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional SDGs. Kegiatan ini diikuti 526 peserta dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi dan UMKM, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga filantropi. (r/bul)




