Mataram (Suara NTB) – Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana melantik Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan dan Pondok Pesantren, Rabu (18/11). Permasalahan kekerasan dan perundungan harus menjadi perhatian serius.
“Saya mengapresiasi pembentukan satgas ini, karena kekerasan dan perundungan menjadi persoalan serius,” tegas Wali Kota.
Menurutnya, pembentukan satgas menjadi salah satu instrument untuk mencegah potensi kekerasan dalam berbagai bentuk, terutama kekerasan fisik, seksual maupun perundungan.
Ia mencermati bahwa faktor utama kasus kekerasan terjadi di masyarakat adalah relasi kuasa serta budaya. Faktor budaya patriarki membuat santri maupun siswa-siswi takut menyuarakan sesuatu yang dialami.
Wali Kota menyadari isu kekerasan dan perundungan di dunia pendidikan maupun pondok pesantren tidak ada sistem mutlak 100 persen menyelesaikan. Akan tetapi, segala risiko perlu diantisipasi untuk mencegah persoalan tersebut. “Tetapi ini adalah ikhtiar sebagai mekanisme pertahanan dari ponpes yang diberikan amanah untuk mendidik anak-anak,” katanya.



Galeri foto pelantikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan dan Pondok Pesantren, Rabu (18/11).(Suara NTB/ist)
Orang nomor satu di Kota Mataram menambahkan, kekerasan yang terjadi menimbulkan keresahan sosial dari masyarakat. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan mengambil langkah konkrit mencegah persoalan itu terjadi kembali.
Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di dunia pendidikan dan pondok pesantren ini, diharapkan memiliki manfaat penting dan seluas-luasnya bagi masyarakat. Artinya, satgas tidak hanya tugas administrasi saja melainkan memberikan dampak untuk menghilangkan ketakutan dan keresahan masyarakat. Ia bersyukur satgas ini pertama kali terbentuk di Provinsi NTB.
“Kita selangkah lebih maju dari kabupaten/kota lainnya. Mataram sebagai ibukota provinsi menjadi landmark serta satu gagasan yang baik untuk prospek kedepannya. “Anak-anak secara jasmani masih onfire dan proses menirunya sangat kuat. Keadaan in perlu diawasi,” katanya mengingatkan.
Mohan menegaskan, pengawasan terhadap potensi kekerasan tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke dunia pendidikan maupun pondok pesantren. Interaksi anak-anak dengan perkembangan teknologi informasi patut diawasi oleh orang tua. Oleh karena itu, peran orang tua, tokoh masyarakat serta tokoh agama menjadi ujung tombak menyelesaikan permasalahan tersebut. “Saya berharap kepala lingkungan juga membantu mengawasi anak-anak agar tidak terpapar pengaruh negatif,” demikian kata Wali Kota mengingatkan. (cem/*)



