Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah daerah merencanakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2027 mencapai Rp150 miliar. Kenaikan target ini dipastikan tidak membebani ekonomi masyarakat bawah, seperti yang dikhawatirkan DPRD. Pemkab telah menyiapkan strategi untuk mencapai target PAD tersebut.
Sekda Lobar, H. Fauzan Husniadi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mengoptimalkan PAD tanpa menaikkan tarif yang membebani warga kecil. “Kami mengoptimalkan PAD tanpa menaikkan tarif membebani masyarakat kecil,” tegas Fauzan, Jumat (20/11/2026).
Dalam menetapkan target PAD, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan analisa berdasarkan tren dan potensi-potensi PAD yang ada.
Selain itu SKPD penghasil PAD akan terus kinerjanya dimonitor sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditetapkan. Pihak Pemkab juga telah menyiapkan optimalisasi sistem digital dalam proses-proses pendataan, penagihan atau pembayaran pajak dan retribusi serta dalam proses pengawasannya.
Pemkab mengarahkan peningkatan PAD pada sektor pariwisata beserta PBJT, sektor properti melalui PBB-P2 dan BPHTB, sektor energi serta MBLB, dan opsen PKB serta BBNKB. Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah terus dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan melalui pemutakhiran data, inventarisasi Wajib Pajak baru, pemanfaatan Aplikasi PATJU, serta koordinasi bersama OPD penghasil retribusi.
Pemkab juga berupaya menekan kebocoran PAD melalui sistem digital tersebut. Tahun pajak 2026 masih berlangsung serta proses pemungutan dan pemeriksaan aktif berjalan, sehingga besaran final kebocoran PAD belum dapat ditetapkan.
“Tetapi setiap indikasi ketidaksesuaian sedang diverifikasi melalui audit resmi sembari terus memperkuat pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah pengelola pendapatan,” pungkasnya. (her)




