BerandaNTBSUMBAWAKoordinasi ke Kementerian ESDM, Bupati Perjuangkan Legalitas Tambang Rakyat

Koordinasi ke Kementerian ESDM, Bupati Perjuangkan Legalitas Tambang Rakyat

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (18/11) di Jakarta.

Rombongan diterima langsung Koordinator Pengelolaan Wilayah Kementerian ESDM, Andri Wijayanto. Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumbawa, khususnya terkait penataan pertambangan rakyat dan pemenuhan kebutuhan elpiji 3 kilogram.

“Percepatan penyelesaian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menjadi poin penting. Kita ingin memastikan aktivitas pertambangan rakyat memiliki kepastian hukum, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan masyarakat tanpa mengabaikan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan,” kata Jarot.

Selain pertambangan rakyat, pemerintah juga melaporkan persoalan keterbatasan kuota elpiji 3 kilogram yang menjadi keluhan masyarakat. Berdasarkan data kuota elpiji 3 kilogram tahun 2026 sebesar 11.003 metrik ton atau 3.667.667 tabung, namun mengalai penuurunan 593 metrik ton dibandingkan tahun 2025.

Pemerintah juga telah mengusulkan tambahan kuota di tahun 2027 sebesar 46.089 metrik ton. Termasuk mendorong evaluasi ketepatan sasaran penerima serta mempertimbangkan kebutuhan petani dan nelayan yang selama ini turut menggunakan gas bersubsidi.

“Kami berharap usulan tersebut bisa disetujui dan direalisasikan di tahun 2027 sehingga masalah menahan tersebut bisa kita selesaikan,” harapnya.

Di momen kunjungan tersebut, Pemkab Sumbawa juga memaparkan komitmen pelaksanaan program Sumbawa Hijau Lestari sebagai bagian penataan sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam. Sebab, dengan luas kawasan hutan yang mencapai 59,08 persen dari luas wilayah, kelestarian lingkungan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Pihaknya juga mendorong adanya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan kawasan resapan air, serta pengembangan tanaman bernilai ekonomi seperti kemiri, sengon dan alpukat. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

“Sinergi sangat diperlukan agar penataan pertambangan rakyat berjalan sesuai aturan, pengawasan distribusi elpiji efektif, serta persoalan masyarakat dapat diperjuangkan melalui koordinasi lintas pemerintahan,” katanya. (ils)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO