BerandaNTBLOMBOK TIMURPilkades Tetebatu Selatan Diwarnai Polemik

Pilkades Tetebatu Selatan Diwarnai Polemik

Selong (Suara NTB) – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Tetebatu Selatan (TBS), Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), tahun 2027 mulai diwarnai polemik. Hasil penelitian persyaratan administrasi dan verifikasi dukungan KTP terhadap empat bakal calon kepala desa memunculkan keberatan dari sejumlah pihak. Pasalnya, dari empat bakal calon yang mendaftar, hanya satu orang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan tiga lainnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut jumlah dukungan KTP yang menjadi salah satu persyaratan pencalonan, tetapi juga menyentuh transparansi proses verifikasi, keabsahan dokumen administrasi, hingga rekam jejak salah satu bakal calon yang dinyatakan lolos.

Berdasarkan Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Nomor 026/PAN-PILKADES/XI/2026, terdapat empat bakal calon yang mengikuti proses pendaftaran. Mereka adalah Gunanto, M.D. Nasrun, Gufran, dan Zaenul Padli.

Dari hasil penelitian tersebut, Gunanto dinyatakan memenuhi syarat. Sementara M.D. Nasrun, Gufran, dan Zaenul Padli dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Keputusan panitia itu kemudian memunculkan reaksi dari masing-masing pendukung bakal calon. Terlebih, status kelulusan Gunanto yang merupakan mantan kepala desa dan pernah terseret perkara tindak pidana korupsi turut menjadi bahan perdebatan.

Wakil Ketua BPD Tetebatu Selatan, Abdul Maad, menjelaskan bahwa tiga bakal calon yang dinyatakan TMS disebabkan kekurangan dukungan KTP. Jumlah dukungan yang diserahkan masing-masing bakal calon disebut belum mencapai batas minimal 10 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Yang tiga bakal calon ini masih kurang 10 persen dari DPT,” ungkap Abdul Maad.

Namun, persoalan tidak berhenti pada penilaian jumlah dukungan tersebut. Keputusan panitia justru dipersoalkan karena terdapat perbedaan pandangan mengenai proses penghitungan dan validasi dukungan KTP.

Salah satu keberatan paling serius datang dari tim pemenangan M.D. Nasrun. Mereka menilai proses verifikasi yang dilakukan panitia tidak transparan dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi bakal calon untuk mengetahui secara terperinci alasan dukungan mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Keberatan tersebut secara resmi disampaikan melalui surat sanggahan bernomor 03/TIM-MS/XI/2026 tertanggal 19 November 2026.

Dalam surat tersebut, Tim Pemenangan M.D. Nasrun menolak hasil verifikasi dan klarifikasi dukungan KTP yang menjadi dasar penetapan status TMS terhadap bakal calon yang mereka usung.

Mereka menilai proses verifikasi dilakukan secara tertutup, tanpa melalui rapat pleno panitia dan tanpa disaksikan oleh tim bakal calon maupun Panitia Pengawas Kecamatan.

Hal yang semakin dipersoalkan adalah munculnya tabel hasil penghitungan dukungan KTP yang baru, sementara sebelumnya telah diumumkan penundaan tahapan.

Tim pemenangan mempertanyakan bagaimana hasil penghitungan baru tersebut dapat muncul tanpa proses pleno terbuka yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan.

“Kami menyesalkan verifikasi yang dilakukan secara diam-diam tanpa melalui pleno panitia dan tanpa disaksikan Tim Calon maupun Panitia Pengawas,” demikian salah satu substansi keberatan dalam surat sanggahan tersebut.

Persoalan semakin mengerucut pada jumlah dukungan KTP M.D. Nasrun. Dalam surat sanggahannya, tim pemenangan mengungkapkan bahwa mereka mengapresiasi panitia yang akhirnya mengakui adanya tambahan sebanyak 123 KTP. Dengan tambahan tersebut, total dukungan M.D. Nasrun menjadi 401 KTP.

Akan tetapi, panitia kemudian disebut mengurangi 10 KTP dengan alasan terdapat dukungan ganda atau dobel.

Pengurangan itulah yang menjadi keberatan utama tim pemenangan. Mereka menilai pengurangan tersebut tidak disertai bukti tertulis yang menjelaskan identitas pendukung maupun alasan masing-masing KTP dinyatakan ganda.

“Kami berhak menolak angka 10 tersebut selama tidak ada bukti tertulis,” tegas Sekretaris Tim Pemenangan M.D. Nasrun, Rizal Efendi.

Menurut mereka, persoalan tersebut sangat menentukan nasib pencalonan Nasrun. Sebab, kekurangan dukungan yang dipersoalkan hanya sebanyak 10 KTP.

Tim pemenangan bahkan menyatakan apabila satu atau dua saja dari 10 KTP yang dinyatakan ganda ternyata terbukti valid dan tidak ganda, maka jumlah dukungan yang dimiliki Nasrun berpotensi memenuhi persyaratan minimal.

Karena itu, mereka meminta panitia tidak hanya menyampaikan angka hasil verifikasi, tetapi juga membuka data pendukung yang menjadi dasar penetapan status setiap KTP.

Selain mempersoalkan 10 KTP yang dinyatakan ganda, Tim M.D. Nasrun juga menyoroti 132 KTP yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Menurut tim pemenangan, sampai surat sanggahan dilayangkan, mereka belum menerima rincian tertulis mengenai identitas 132 orang tersebut maupun alasan masing-masing dukungan dinyatakan TMS.

Kondisi itu dianggap menyulitkan tim untuk melakukan klarifikasi. Sebab, tanpa mengetahui nama dan alasan penolakan, mereka tidak memiliki dasar untuk memeriksa kembali keabsahan dukungan yang diserahkan.

“Tanpa rincian, kami tidak dapat melakukan klarifikasi,” tambah Rizal.

Atas dasar itu, Tim M.D. Nasrun mengajukan sejumlah tuntutan kepada panitia Pilkades. Surat sanggahan tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Panitia Pilkades tingkat Kabupaten Lombok Timur, Bupati Lombok Timur, Camat Sikur, dan Panitia Pengawas Kecamatan Sikur.

Pertama, panitia diminta menyerahkan rincian resmi dan tertulis mengenai 10 KTP yang dinyatakan ganda serta 132 KTP yang sebelumnya dinyatakan TMS, lengkap dengan nama, NIK, dan alasan penolakannya. Permintaan itu ditargetkan dipenuhi paling lambat 1 x 24 jam.

Kedua, tim meminta dilakukan verifikasi ulang secara terbuka melalui rapat pleno yang disaksikan Tim Calon, Panitia Pengawas Kecamatan, dan Panitia Kabupaten.

Ketiga, hasil verifikasi yang saat ini dipersoalkan diminta tidak dijadikan dasar penetapan calon sebelum dilakukan pemeriksaan ulang dan dituangkan dalam berita acara yang sah.

Keempat, Tim M.D. Nasrun mendesak Panitia Pilkades tingkat Kabupaten untuk mengambil alih atau setidaknya mengawasi langsung proses verifikasi ulang guna menjamin objektivitas dan keadilan bagi seluruh bakal calon.

“Kekurangan hanya 10 KTP. Jika satu atau dua saja dari 10 KTP ganda tersebut terbukti tidak ganda dan valid, maka dukungan kami akan memenuhi syarat 401 KTP. Oleh karena itu verifikasi ulang ini sangat menentukan nasib calon dan hak konstitusional masyarakat pendukung kami,” tegas M.D. Nasrun.

Di tengah keberatan tiga bakal calon yang dinyatakan TMS, status Gunanto sebagai satu-satunya bakal calon yang memenuhi syarat juga menjadi perdebatan.

Gunanto diketahui merupakan mantan Kepala Desa Tetebatu Selatan dan pernah menjalani proses hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Persoalan yang dipertanyakan sejumlah pihak bukan semata-mata mengenai riwayat hukum tersebut, melainkan dasar penerbitan Surat Keterangan (Suket) Tidak Pernah Terpidana oleh Pengadilan Negeri (PN) Selong yang digunakan Gunanto dalam melengkapi persyaratan pencalonannya.

Wakil Ketua BPD Tetebatu Selatan, Abdul Maad, mengakui bahwa persoalan surat keterangan tersebut menjadi salah satu sumber perdebatan di tengah masyarakat.

“Suketnya yang dikeluarkan dari pengadilan itu, di situ kan kopnya surat keterangan tidak pernah terpidana. Nah, itulah yang diperdebatkan. Dari mana dasarnya kok bisa muncul, kok bisa pengadilan mengeluarkan surat keterangan tidak pernah terpidana atas nama Pak Gunanto,” jelasnya.

Menurut Abdul Maad, persoalan itu menimbulkan pertanyaan karena Gunanto disebut pernah memiliki riwayat perkara korupsi hingga proses peradilan.

Meski demikian, panitia disebut beralasan bahwa surat keterangan tersebut dapat digunakan setelah melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah.

“Alasan panitia menganggap suket itu bisa dipakai menurut setelah dia konsultasi ke daerah,” imbuhnya.

Polemik ini memperlihatkan adanya perbedaan penafsiran mengenai dokumen persyaratan pencalonan, terutama terkait bagaimana surat keterangan pengadilan harus dibaca ketika bakal calon memiliki riwayat perkara pidana pada masa lalu.

Menariknya, polemik Pilkades TBS tidak hanya datang dari pihak bakal calon yang dinyatakan TMS. Tim pendukung Gunanto yang merupakan satu-satunya bakal calon berstatus MS juga menyatakan keberatan terhadap perkembangan proses Pilkades.

Dalam percakapan telepon yang disampaikan kepada media, salah satu anggota tim Gunanto bernama Budi menjelaskan bahwa surat keterangan tidak pernah terpidana milik Gunanto diterbitkan oleh PN Selong.

Menurut penjelasannya, surat tersebut diterbitkan karena dalam registrasi PN Selong tidak ditemukan catatan riwayat terpidana atas nama Gunanto. Sementara itu, domisili yang bersangkutan berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Budi juga mengakui adanya riwayat perkara Gunanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram hingga tingkat Mahkamah Agung.

Dalam penjelasannya, perkara tersebut berkaitan dengan persoalan administrasi pertanggungjawaban atau SPJ kegiatan makan dan minum pada program Prona, dengan nilai sekitar Rp4 juta.

Gunanto disebut pernah dijatuhi hukuman satu tahun penjara, setelah sebelumnya jaksa menuntut hukuman tiga tahun.

Budi menyampaikan bahwa masa bebas Gunanto telah berlangsung lebih dari enam tahun atau sekitar enam tahun sembilan bulan.

Menurut pandangan pihaknya, masa pembatasan untuk kembali menduduki jabatan publik perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur jabatan tersebut. Mereka berpandangan bahwa pembatasan terhadap jabatan yang ditunjuk berbeda dengan jabatan politik yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Atas dasar itu, pihak Gunanto menilai dokumen yang dimiliki bakal calon tersebut dapat digunakan dalam proses pencalonan.

Namun, di sisi lain, mereka justru mempertanyakan keputusan panitia dan BPD yang menunda tahapan Pilkades. Mereka menilai penundaan tersebut perlu memiliki dasar kewenangan yang jelas.

Budi menyatakan pihaknya berencana melayangkan somasi kepada panitia dan BPD terkait persoalan tersebut.

Dengan demikian, muncul dua arus keberatan yang berbeda. Tim M.D. Nasrun mempersoalkan transparansi verifikasi dukungan KTP, sementara tim Gunanto mempersoalkan keputusan penundaan tahapan dan dasar kewenangan pihak penyelenggara.

Tahapan Pilkades Ditunda

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan yang juga Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sikur, L. Mustiarep, membenarkan bahwa tahapan Pilkades Tetebatu Selatan untuk sementara ditunda.

Menurutnya, panitia Pilkades bersama BPD telah melakukan penundaan sementara untuk menindaklanjuti persoalan yang berkembang.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bakal calon yang ditetapkan secara resmi.

“Belum ada bakal calon yang ditetapkan, dan ini masih proses tahapan, karena masih ada batas waktu sampai tanggal 23 November,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa status MS dan TMS yang tercantum dalam hasil penelitian administrasi belum berujung pada penetapan calon kepala desa secara resmi.

Dengan masih tersedianya waktu tahapan hingga 23 November 2026, persoalan verifikasi dukungan KTP dan keberatan terhadap dokumen administrasi Gunanto berpotensi menjadi penentu kelanjutan proses pencalonan. (rus)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN










VIDEO