BerandaHEADLINETidak Ada Slow Living Tanpa Keanekaragaman Hayati

Tidak Ada Slow Living Tanpa Keanekaragaman Hayati

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mendorong pengakuan aspek keanekaragaman hayati atau biodiversitas ke dalam kerangka regulasi nasional sebagai bagian dari identitas dan kekhasan wilayah setempat.

“Kami mengetahui bahwa kami memiliki perbedaan dan sesuatu yang khas di pulau ini, salah satunya adalah keanekaragaman hayati. Kami ingin biodiversitas ini diakui di dalam undang-undang,” ujar Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal pada gala dinner pertemuan Global Wildlife Program (GWP), Senin (16/11/2026).

Menurutnya, pengakuan secara hukum sangat krusial karena akan memengaruhi pola pikir, paradigma, serta cara masyarakat NTB memandang diri sendiri maupun cara dunia luar melihat wilayah tersebut. Ia menilai rancangan undang-undang pembentukan Provinsi NTB sebelumnya dibuat secara seragam dengan provinsi lain, tanpa menonjolkan keunikan ekologis yang dimiliki.

Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri pose bersama dengan peserta gala dinner pertemuan Global Wildlife Program (GWP), Senin (16/11/2026) malam. (Suara NTB/ist)

Gubernur juga menyoroti posisi strategis NTB dalam peta keanekaragaman hayati dunia yang telah dicatat oleh naturalis Alfred Russel Wallace melalui karyanya, The Malay Archipelago. Kawasan ini menjadi titik temu spesies flora dan fauna endemik sekaligus tempat bertemunya berbagai spesies dari pulau-pulau lain di sekitarnya.

Kekayaan hayati NTB, lanjutnya, tidak terlepas dari sejarah geologis dua gunung api raksasa di wilayah tersebut, yakni Gunung Samalas di Pulau Lombok dan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa.

Letusan dahsyat Gunung Samalas pada abad ke-13 serta letusan Gunung Tambora,  yang memicu fenomena tahun tanpa musim panas di belahan bumi utara, secara bersamaan membentuk tingkat kesuburan tanah yang luar biasa di NTB. Kondisi tanah vulkanik yang subur itulah yang menopang tumbuhnya ekosistem serta keanekaragaman hayati di tiga taman nasional yang ada di NTB, termasuk Taman Nasional Gunung Rinjani.

“Keanekaragaman hayati bukan sekadar fakta, melainkan takdir kami untuk hidup berdampingan dengannya. Oleh karena itu, kami memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan biodiversitas ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, kualitas hidup dan gaya hidup tenang (slow living) yang dinikmati masyarakat maupun wisatawan di Lombok, sangat bergantung pada kelestarian alam dan ekosistemnya.

Gubernur NTB juga menyampaikan Pemerintah Provinsi NTB membuka ruang seluas-luasnya bagi para delegasi untuk memberikan masukan dan rekomendasi strategis guna memperkuat upaya konservasi keanekaragaman hayati di daerah tersebut.

Konservasi Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri mengatakan kekayaan alam merupakan amanah strategis yang harus dijaga keberlangsungannya secara kolektif. Mulai dari populasi rusa timor di kawasan konservasi, burung-burung endemik di hutan pulau Lombok, hingga habitat hiu paus di Teluk Saleh, Kabupaten Sumbawa, NTB menyimpan keragaman hayati bernilai tinggi bagi keseimbangan ekosistem dan peradaban manusia.

Di hadapan para delegasi saat pembukaan GWP, pada Senin (16/11), Wagub menegaskan bahwa NTB bukan sekadar gugusan pulau dengan lanskap pemandangan eksotis, tetapi juga rumah nyaman bagi ragam satwa dan ekosistem esensial yang membutuhkan proteksi ketat.

Provinsi NTB mencatatkan diri sebagai habitat alami rusa timor (Cervus timorensis) yang juga ditetapkan sebagai fauna identitas resmi daerah, khususnya di Taman Wisata Alam Gunung Tunak, Lombok Tengah.

Kekayaan fauna darat ini diperkaya oleh keberadaan kijang, musang rinjani, burung celepuk rinjani, koakiau, burung madu lombok, hingga kepodang kuning. Keanekaragaman hayati tersebut bahkan membentang hingga perairan laut melalui suaka perlindungan hiu paus di Teluk Saleh.

Menurutnya, paradigma konservasi modern tidak lagi bisa dipisahkan dari realitas sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan habitat. Perlindungan alam wajib berjalan linier dengan upaya penguatan kesejahteraan warga melalui pengembangan model ekonomi berbasis satwa liar yang berkelanjutan.

Sejalan dengan visi pembangunan NTB Makmur Mendunia, Pemprov NTB menempatkan pilar ekonomi hijau (green economy) dan pariwisata berkualitas (quality tourism) sebagai arah kebijakan utama. Setiap pengembangan wilayah, baik untuk sektor pariwisata maupun investasi ekonomi lainnya, diwajibkan mematuhi kaidah daya dukung lingkungan serta proteksi ketat terhadap flora dan fauna endemik.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan RI, Dwi Januanto Nugroho, mengungkapkan bahwa praktik perdagangan satwa liar ilegal saat ini telah bermutasi menjadi kejahatan terorganisasi lintas negara (transnational organized crime) yang kerap berkelindan dengan tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang.

“Kejahatan terhadap satwa liar tidak lagi semata-mata menjadi persoalan konservasi, tetapi juga menyangkut penegakan hukum, tata kelola, ekonomi, dan kerja sama internasional,” tegas Dwi.

Ia memaparkan bahwa Indonesia mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya negara yang konsisten berpartisipasi dalam seluruh tahapan Global Wildlife Program selama tiga siklus pendanaan GEF berturut-turut, yakni GEF-6, GEF-7, hingga GEF-8. Melalui proyek CONSERV dan Leverage, pemerintah fokus memperkuat pengelolaan lanskap, perlindungan habitat, serta penegakan hukum berbasis investigasi mendalam untuk membongkar sindikat kejahatan satwa.

Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Sara Ferrer Olivella, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Indonesia dalam mengimplementasikan mandat GWP. Ia menilai perlindungan satwa liar tidak cukup diselesaikan lewat jalur hukum semata, melainkan menuntut pendekatan holistik yang merangkul isu tata guna lahan, mitigasi konflik satwa, serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sara menyoroti tiga pilar krusial dalam keberhasilan konservasi jangka panjang: pendekatan ekosistem secara menyeluruh, pelibatan aktif perempuan dan masyarakat lokal sebagai garda terdepan penjaga alam, serta terbangunnya kemitraan strategis dengan sektor swasta yang ditopang pembiayaan berkelanjutan. (r)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN










VIDEO