Kota Bima (Suara NTB) – Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro melalui penasihat hukumnya meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dalam perkara narkotika. Permintaan itu disampaikan dalam nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kuasa hukum Didik, Muhammad Basrun, S.H., M.H., dalam pembelaannya menilai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada kliennya belum terbukti secara sah dan meyakinkan.
Salah satu poin yang disampaikan pembelaan berkaitan dengan uang Rp1 miliar yang diakui diterima Didik. Menurut pembelaan, uang tersebut berkaitan dengan permintaan Malaungi agar tidak dimutasi dari jabatan Kasat Resnarkoba, bukan sebagai imbalan atas perlindungan atau keterlibatan dalam peredaran narkotika.
“Uang tersebut berkaitan dengan permintaan Malaungi agar tidak dimutasi dari jabatan Kasat Resnarkoba, bukan sebagai imbalan atas perlindungan atau keterlibatan dalam peredaran narkotika,” demikian pokok pembelaan yang disampaikan tim penasihat hukum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Raba Bima pada Kamis (19/11).
Pembelaan juga menilai keterlibatan Malaungi, Boy, dan Koko Erwin dalam perkara narkotika tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan Didik. Menurutnya, harus ada bukti yang menunjukkan adanya pengetahuan, persetujuan, perintah, atau kesepakatan terdakwa terkait tindak pidana narkotika.
“Keterlibatan Malaungi, Boy, dan Koko Erwin dalam perkara narkotika tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan Terdakwa tanpa adanya bukti yang menunjukkan pengetahuan, persetujuan, perintah, atau kesepakatan terdakwa,” kata pembelaan.
Hal serupa disampaikan terkait keterangan Koko Erwin dan Boy. Ia menyebut kedua orang tersebut tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Didik sehingga keterangannya dinilai belum cukup membuktikan adanya kesepakatan maupun perintah dari terdakwa terkait kegiatan peredaran narkotika.
Kuasa hukum Didik juga mempersoalkan transaksi melalui rekening Bank Panin atas nama Reni Susilawati dan Romli. Pergerakan uang serta penggunaan rekening pihak lain, tidak dengan sendirinya membuktikan dana tersebut berasal dari tindak pidana narkotika. Ia menyebut dokumen proyek, pengembalian dana transaksi properti, serta kerja sama pendanaan SPPG sebagai kemungkinan sumber dana lain yang perlu dikaitkan dengan transaksi yang dipersoalkan.
Selain itu, keberadaan sabu dengan berat sekitar 488,496 gram dinilai tidak otomatis membuktikan keterlibatan Didik. Ia menilai harus ada hubungan pembuktian yang jelas antara barang bukti tersebut dengan terdakwa.
“Keberadaan dan berat barang bukti tersebut tidak secara otomatis membuktikan keterlibatan maupun kesalahan Terdakwa tanpa adanya hubungan pembuktian yang jelas,” tutur tim penasihat hukum.
Atas dasar itu, ia meminta majelis hakim menyatakan Didik tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama maupun kedua dan menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak). Pembelaan juga meminta hak-hak terdakwa dipulihkan serta dibebaskan dari tahanan sepanjang tidak terdapat dasar hukum lain.
“Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya,” demikian permohonan tim penasihat hukum dalam nota pembelaan. (hir)




