BerandaNTBLOMBOK UTARAPemda KLU Keluarkan Edaran Larangan Motor Listrik di Tiga Gili, Ribuan Unit...

Pemda KLU Keluarkan Edaran Larangan Motor Listrik di Tiga Gili, Ribuan Unit akan Ditertibkan

Tanjung (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, mengeluarkan Surat Edaran no. 9 tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik di Kawasan tiga Gili Matra, Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan.

Sebagaimana SE tertanggal 13 November 2026 tersebut, Bupati memberitahukan kepada Camat Pemenang, Kades Gili Indah, Seluruh Pelaku Usaha Kendaraan dengan penggerak motor listrik maupun masyarakat di kawasan Gili Indah, untuk menindaklanjuti Himbauan Dinas Perhubungan KLU No. 500.11.8.190.a/DISHUB/2026 terkait larangan penggunaan motor listrik.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No 27 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Angkutan Penumpang Kendaraan Tidak Bermotor untuk Daerah 3 (Tiga) Gili Matra (Meno, Air, Trawangan), stakeholder di kawasan tersebut dilarang menggunakan, mengendarai, dan/atau mengoperasikan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Kendaraan tersebut meliputi sepeda listrik, otoped/skuter listrik dan motor listrik.

Ditegaskan pula, seluruh pelaku usaha rental/penyewaan dilarang menyediakan dan menyewakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik kepada wisatawan maupun masyarakat, serta diwajibkan untuk segera mengeluarkan seluruh unit kendaraannya dari kawasan 3 Gili Matra (Meno, Air, dan Trawangan).

Menyikapi maraknya kendaraan jenis tersebut, Pemda KLU juga akan melakukan penertiban guna menunjang pariwisata yang aman dan nyaman.

“Apabila dalam pelaksanaan operasi gabungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih ditemukan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang beroperasi atau disewakan dikawasan 3 Gili Matra (Meno, Air, dan Trawangan), maka setiap pelanggaran akan ditindak dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi SE tersebut.

SE Bupati juga menyertakan sanksi yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 dan pasal 32 ayat 1 (Perda 5 tahun 2021). Dimana, orang atau badan dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Surat Edaran tersebut mulai berlaku pada saat ditetapkan (tanggal 13 November 2026) sampai dengan 14 (empat belas) hari ke depan.

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., kepada wartawan Kamis (19/11/2026) mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan Operasi Gabungan yang ia pimpin langsung. Rapat tersebut tidak hanya melibatkan OPD terkait, tetapi juga instansi vertikal seperti Kepolisian dan TNI.

“Pelaksanaan Operasi Gabungan ini harus tetap mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Kita harus mengawali dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha, sehingga aturan yang diterapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik,” ujar Bupati.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perhubungan KLU, M. Iwan Maret Asmara, S.Sos., menyebut jumlah kendaraan berpenggerak motor listrik yang potensial untuk ditertibkan berjumlah 1.500 unit. Angka itu diketahui berdasarkan hasil pendataan jajaran Dishub yang turun ke 3 Gili beberapa waktu lalu.

Angka tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan dan kenyamanan pariwisata 3 Gili. Oleh karenanya, pemerintah daerah mematangkan skema penertiban dengan OPD terkait dengan tetap mengedepankan langkah persuasif.

“Jumlah tersebut menjadi perhatian kami dalam mempersiapkan pelaksanaan penertiban. Operasi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan sosialisasi dan penyampaian imbauan kepada masyarakat, pemilik kendaraan, maupun pelaku usaha,” jelasnya.

Iwan menegaskan, pemerintah tidak menutup kemungkinan mengambil langkah penindakan apabila setelah sosialisasi masih ditemukan kendaraan yang beroperasi dan melanggar aturan.

“Apabila masih ditemukan kendaraan yang melanggar ketentuan, akan dilakukan tindakan sesuai prosedur, termasuk penyitaan dan evakuasi kendaraan untuk dibawa keluar dari kawasan Tiga Gili,” tandasnya.

Untuk memastikan operasi berjalan efektif, rapat koordinasi juga membahas penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pembagian tugas personel, mekanisme penindakan, hingga teknis penyitaan dan evakuasi kendaraan.

Pemkab KLU berharap penertiban tersebut tidak sekadar menjadi upaya membatasi penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga menjadi momentum menata kembali sistem transportasi di kawasan wisata Tiga Gili. (ari)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN










VIDEO