Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB memberikan perhatian lebih terhadap kualitas pelayanan haji di NTB. Penambahan personil pada UPT Kementerian Haji di daerah menjadi pertimbangan utama untuk terus meningkatkan mutu layanan haji bagi masyarakat.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengatakan, setelah pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji dan Umrah banyak hal yang perlu dipersiapkan. Persiapan tidak hanya di level provinsi, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota. Selain persoalan lahan, penambahan personil pelayanan haji juga jadi sorotan.
“Kabupaten/kota sudah banyak mempersiapkan lahan, kemudian yang lebih utama yang kita minta juga ini adalah penambahan personil. Karena masih terbatas untuk sejumlah kabupaten/kota. Karena pelayanan haji itu ketika pada saatnya itu membutuhkan personil yang lebih banyak,” ujarnya, usai menghadiri acara kunjungan dan pengawasan oleh Komisi VIII DPR RI, di Kantor Embarkasi Asrama Haji Lombok, Jumat (20/11).
Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB berencana berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah RI, untuk membahas terkait usulan tersebut. Selain lahan dan penambahan personil, Pemprov NTB juga memberi atensi terhadap kondisi gedung dan sarana-prasarana yang ada di Embarkasi Asrama Haji Lombok. Diketahui, pihak UPT Kemenhaj menyampaikan keluhan perihal sejumlah kamar bagi jamaah haji yang dinilai sudah tak layak huni.
Persoalan menyangkut sarpras itu juga menjadi salah satu hal yang disorot Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan dan pengawasannya ke Provinsi NTB. Sebagai informasi, dari data yang tim kunjungan kerja terima, baru 154 dari total 217 kamar yang layak huni, sedangkan 65 kamar lainnya masih membutuhkan perbaikan.
Bagi Wagub Dinda sapaan akrabnya, kunjungan sekaligus pengawasan Komisi VIII itu merupakan wujud perhatian mereka terhadap pelayanan haji di NTB. “Ya, tentunya kita sudah mendekati akhir tahun, tentunya banyak hal yang dipersiapkan termasuk beliau-beliau memperjuangkan untuk renovasi dan perbaikan fasilitas asrama haji kita dan kita tetap mengapresiasi dengan keberadaan tiga keterwakilan kita juga di Komisi VIII, tentunya banyak hal yang bisa kita perjuangkan bersama,” pungkasnya. (sib)




