Selong (Suara NTB) – Sebagian besar pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerjanya. Hal ini disoroti oleh Kepala Cabang BPJamsostek setempat, Muhammad Yohan Firmansyah.
Firmansyah menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 130 dapur MBG aktif di Lotim. Dari jumlah tersebut, pihaknya telah menghubungi 63 pengelola melalui grup WhatsApp pekan lalu untuk menyosialisasikan kewajiban pendaftaran jaminan sosial.
“Ini sudah ada aturannya. Tinggal didaftarkan. Resiko bagi pekerja cukup besar karena mereka bekerja siang dan malam,” tegas Firmansyah, Selasa, 9 Desember 2025.
Ia memperkirakan, dengan asumsi satu dapur melibatkan sekitar 50 orang, total ada kurang lebih 3.000 karyawan yang terlibat dalam program MBG di Lotim. Sayangnya, hanya sebagian kecil yang telah tercatat sebagai peserta jaminan sosial.
BPJamsostek telah menyiapkan kemudahan dengan anggaran kepesertaan sebesar Rp15.000 per orang per bulan. Namun, setelah berbagai penyesuaian dan subsidi, kontribusi yang perlu dibayar oleh pemberi kerja untuk setiap karyawannya hanya sekitar Rp12.000.
Firmansyah mengingatkan konsekuensi hukum jika pengelola lalai. Secara ketentuan, jika tidak mendaftarkan karyawannya, maka kewajiban menanggung berbagai risiko kerja sepenuhnya berada di tangan pemberi kerja atau pengelola dapur.
“Selama ini mungkin mereka belum teredukasi dan informasinya belum tersampaikan dengan baik. Kami ingin memastikan masyarakat pekerja di Lotim, termasuk yang berkontribusi di dapur MBG, agar terlindungi,” pungkasnya.
Upaya intensifikasi pendaftaran ini bagian dari komitmen BPJamsostek untuk memperluas cakupan perlindungan, terutama bagi pekerja di sektor-sektor padat karya seperti program sosial MBG, mengingat besarnya risiko dan jam kerja yang dijalani para karyawan tersebut. (rus)
