Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddiin Jariot, memastikan tidak ada lagi tenaga honorer non-database tahun 2026. Namun, mereka nantinya bisa mengikuti tahap seleksi jika pemerintah membuka formasi.
“Memang di tahun 2026 sudah tidak ada lagi (tenaga honorer non database), tapi BKN masih memberikan ruang bagi mereka untuk mengikuti seleksi dengan catatan ada formasinya,” kata Bupati kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).
Ia pun meyakinkan, pemerintah juga akan tetap mengusulkan formasi ke BKN yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jika formasi itu disetujui, maka mereka akan diseleksi tidak secara otomatis bisa menjadi tenaga PPPK.
“Mereka (tenaga honorer non-database) akan bertarung merebut formasi tersebut. Tetapi secara umum bahwa tidak ada lagi di tahun 2026 sehingga kita akan mengusulkan formasi yang kita butuhkan,” ujarnya.
Jarot menegaskan, tidak ada kebijakan lain dari pemerintah terhadap nasib tenaga honorer non-database. Pemerintah pun masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terhadap mereka apakah ada bisa diberdayakan atau tidak.
“Kalau kita tunggu arahan dari pusat saja, selama pusat ada arahan seperti apa kita tetap akan mengikuti. Karena kebijakan ini berada di pusat tidak di pemerintah daerah,” ucapnya.
Disinggung apakah mereka akan dirumahkan atau tidak, Jarot meyakinkan setelah tahun 2026 sudah tidak ada lagi tenaga honorer non-database. Pemerintah pun tetap akan melihat perkembangan lebih lanjut terhadap kebijakan tersebut termasuk solusi lebih lanjut.
“Nanti kita lihat lagi perkembangan itu, yang bersumber dari kebijakan pusat. Kita di daerah hanya mengikuti arahan saja,” tukasnya.
Sebelumnya, Pemkab Sumbawa mengusulkan sebanyak 471 tenaga honorer non-database menjadi PPPK paruh waktu ke Kemenpan RB dengan harapan mereka bisa diakomodir. Usulan tambahan itu diharapkan bisa disetujui oleh pemerintah mengingat tenaga tersebut sangat dibutuhkan oleh daerah. (ils)
