Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (KUKmindag) Sumbawa, mencatat hingga saat ini baru sekitar 90 Koperasi Merah Putih (KMP) yang sudah memiliki lahan untuk membangun gerai. Ke 90 KMP itu dari 157 desa KMP dan 8 KMP kelurahan.
“Pada prinsipnya mereka siap membangun gerai, cuman masalah di lapangan saat ini lahannya masih belum tersedia, karena baru 90 KMP yang sudah siap,” kata Kepala Dinas KUKMindag, E. S. Adi Nusantara, kepada Suara NTB, Kamis, 11 Desember 2025.
Ia melanjutkan, kendala utama pengelola KMP yakni kesulitan untuk mendapatkan lahan sebagai lokasi pembangunan gerai dan kantor KMP. Apalagi untuk lahan sifatnya tidak hibah melainkan sistem sewa yang masuk dalam aset, baik di tingkat desa maupun kabupaten.
“Masing-masing di Inpres nomor 17 itu sudah jelas, TNI yang akan melakukan pengawasan, PT Agrinas yang membangun gerai itu yang bersumber dari Danantara dan desa yang menyiapkan lokasi dengan pola sewa,” ujarnya.
Pemerintah pun menargetkan untuk pembangunan terhadap gerai dan kantor pengelola tersebut paling lambat di Januari tahun 2026 sudah terbangun. Realisasi gerai tersebut minimal terbangun di lima KPM model yang ditetapkan oleh pemerintah di masing-masing kabupaten/kota.
“Semua KMP akan dapat sih, cuman untuk percepatan tersebut di tahap pertama hanya 50 KMP model dan masing-masing kabupaten/kota mendapatkan jatah lima gerai dan kantor pengelola KMP,” ucapnya.
Ia pun meyakinkan, pemerintah juga akan segera melakukan pelatihan terhadap 330 pengurus KMP se-Kabupaten Sumbawa. Pelatihan itu akan dibagi dalam tiga wilayah, yakni di wilayah Timur, dalam kota Sumbawa, dan wilayah Barat.
“Di pelatihan ini masing-masing KMP akan mengutus dua orang ketua Kopdes dan bendahara terkait tata kelola dan masa keuangan. Kegiatan itu akan kita laksanakan di pertengahan bulan November,” sebutnya.
Luaran atau output dari kegiatan tersebut lanjut Adi, para pengelola Kopdes bisa menyusun proposal bisnis yang layak dan visible untuk diberikan anggaran oleh Perbankan. Sehingga tidak ada lagi kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Kopdes.
“Kami sudah susun jadwalnya, sehingga dalam pelaksanaan program itu bisa berjalan sebagaimana diharapkan pemerintah. Salah satunya untuk mendukung program prioritas pemerintah,” tukasnya.
Sementara itu, Pemerintah Pusat resmi meluncurkan 1.166 Koperasi Desa Merah Putih yang ada di NTB. Peluncuran dilakukan secara serentak bersama dengan 80 ribu desa di Indonesia oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu arahan Pemerintah Pusat terkait bagaimana modal bisnis 1.166 Kopdes di NTB. “Kita menunggu arahan dari pusat nanti, modal bisnisnya seperti apa. Tetapi yang jelas sekarang sudah terbentuk yang 1.166 koperasi merah putih berbadan hukum di NTB,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Iqbal mengatakan, Kopdes membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan produknya. Masyarakat pelaku UMKM bisa menjadi anggota Kopdes untuk menjajakan jualannya.
Pemprov NTB, lanjutnya menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan program pemerintah pusat ini, khususnya dalam identifikasi potensi lokal untuk dikembangkan dalam Kopdes.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan tiga desa menjadi mode dalam peluncuran Kopdes Merah Putih di NTB, di antaranya Desa Kekeri, Lombok Barat, Desa Bilelando, Lombok Tengah, dan Desa Kembang Kuning, Lombok Timur.
Dia menjelaskan, tahapan pembangunan Kopdes telah dirancang melalui peta jalan yang jelas. Sejak Februari hingga 30 Juni 2025, difokuskan pada pembentukan kelembagaan, termasuk sosialisasi hingga pengesahan badan hukum. Hingga akhir Juni, tercatat 1.166 Kopdes di NTB telah berbadan hukum. Tahap selanjutnya adalah pengisian aktivitas usaha dan operasionalisasi.
“Sekarang tinggal diisi dan dijalankan. Kita ditarget sampai akhir tahun sudah mengoperasikan semuanya. Waktunya cukup berat, hanya enam bulan,” ujarnya. (ils/bul)
