Sumbawa Besar (suarantb.com) – Kabupaten Sumbawa memiliki potensi besar pada sektor bahan galian yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Gambaran potensi tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029.
Dalam RPJMD tersebut menegaskan, komoditas bahan galian seperti batu gamping, andesit, granodiorit, sirtu dan lempung menjadi salah satu sumber daya strategis yang berpotensi mendukung pembangunan ekonomi daerah ke depan.
Dokumen itu menjelaskan, batu gamping merupakan salah satu komoditas terbesar dengan sebaran di sejumlah kecamatan.
“Sumber daya terbesar terdapat di Kecamatan Moyo Hulu, yaitu mencapai 300.030.000 ton,” demikian disebutkan dalam RPJMD.
Secara total, sumber daya hipotetik batu gamping di Kabupaten Sumbawa mencapai 370.804.000 ton. Selain itu, potensi bahan galian andesit juga sangat signifikan. Distribusinya tersebar di beberapa wilayah, dengan cadangan terbesar berada di Kecamatan Alas dan Kecamatan Plampang.
“Sumber daya hipotetik masing-masing sebesar 195.000.000 ton dan 135.000.000 ton,” tercatat dalam dokumen perencanaan.
Jika dijumlahkan keseluruhan wilayah, total sumber daya hipotetik andesit mencapai 420.080.000 ton. Untuk bahan galian granodiorit, seluruh lokasi potensinya berada di wilayah Kecamatan Plampang. Tiga titik sebarannya berada di Desa Maronge dan Desa Simu.
“Lokasi pertama di Desa Maronge dengan sumber daya hipotetik 420.000 ton, lokasi kedua di Olat Batungongo Desa Simu mencapai 45.000.000 ton, dan lokasi ketiga di Olat Gerintuk Desa Maronge sebanyak 300.000.000 ton,” tulis dokumen RPJMD.
Dengan demikian, total sumber daya granodiorit secara keseluruhan mencapai 345.420.000 ton. Sementara itu, potensi endapan sirtu juga tercatat di berbagai lokasi dengan sumber daya hipotetik sebesar 1.450.000 ton. Sedangkan, bahan galian lempung tersebar di beberapa kecamatan dengan total sumber daya hipotetik mencapai 7.115.000 ton.
Transformasi Ekonomi
Pemprov NTB menyadari meski sektor tambang punya pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, namun ketergantungan itu perlahan harus dilepaskan melalui transformasi ekonomi berkelanjutan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr.Ir. H.Iswandi,M.Si dalam pernyataan, di Mataram, Jumat, 20 September 2024, mengatakan inklusifitas pembangunan dan ekonomi perlu ditingkatkan di NTB.
“Kami perlu terus-menerus memastikan ke depan pertumbuhan ekonomi nontambang itu selalu mengalami peningkatan,” ujarnya.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi NTB sektor nontambang mengalami peningkatan pascapandemi Covid-19. Angka pertumbuhan ekonomi nontambang daerah itu mencapai 2,86 persen pada 2021, lalu perlahan naik menjadi 3,42 persen pada 2022, dan kembali bertumbuh hingga 4,80 persen pada tahun 2023.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi NTB dengan tambang justru bertumbuh secara fluktuatif. Pada 2021 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,30 persen, kemudian naik signifikan menjadi 6,95 persen pada 2022, dan turun dalam menjadi 1,80 persen pada tahun 2023.
“Kami lihat di tingkat regional, Bali yang tanpa tambang terus mengalami pertumbuhan yang baik, demikian pula Nusa Tenggara Timur juga relatif mengalami pertumbuhan,” kata Iswandi.
Selama 20 tahun ke depan dari 2025 hingga 2045, pemerintah NTB berfokus terhadap pengembangan sektor pariwisata dan industri pengolahan agar bisa menggeser dominasi tambang terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah setempat menyadari hanya ekonomi yang digerakkan langsung oleh masyarakat yang bisa membawa NTB menjadi daerah maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi. “Potensi nontambang menjadi perhatian kami agar kami selalu meningkatkan produktivitas dan diversifikasi ekonomi,” kata Iswandi. (r)
