Sumbawa Besar (suarantb.com) – Kabupaten Sumbawa menjadi daerah dengan kontribusi tak tertandingi dalam produksi udang vaname di NTB. Sumbawa juga mendominasi produksi untuk komoditas lain, yakni rumput laut.
Besarnya kontribusi Sumbawa ini tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.
Dokumen RPJMD tersebut menyebutkan, Kabupaten Sumbawa memiliki peranan strategis dalam mendukung perekonomian regional melalui sektor pertanian dalam arti luas. Khususnya subsektor perikanan dan kelautan.
“Kabupaten Sumbawa memiliki kontribusi ekonomi bagi kawasan regional, yang ditunjukkan dengan keunggulan komparatif produk pada sektor pertanian dalam arti luas. Terutama subsektor perikanan-kelautan, yaitu komoditas Udang Vaname dan Rumput Laut,” demikian tertulis dalam RPJMD.
Untuk komoditas Udang Vaname, Sumbawa menyumbang 71,60 persen dari total produksi Provinsi NTB. Kontribusi tersebut bernilai ekonomi mencapai Rp10.440.101.000.000 (sepuluh triliun empat ratus empat puluh miliar seratus satu juta rupiah), atau 76,22 persen dari total nilai produksi udang vaname NTB.
Sementara itu, untuk Rumput Laut, Kabupaten Sumbawa menghasilkan 67,26 persen dari total produksi Provinsi NTB, dengan nilai produksi mencapai Rp950.005.000.000 (sembilan ratus lima puluh miliar lima juta rupiah) atau 56,61 persen dari total nilai produksi provinsi.
Dominasi kontribusi ekonomi dari kedua komoditas ini menunjukkan, Kabupaten Sumbawa menjadi pusat pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan di NTB, sekaligus penopang penting peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong penuh pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbawa, Rahmat Hidayat, S.Pi., MT., menyampaikan, tujuan program ini untuk memperkuat ekonomi nelayan melalui pembangunan infrastruktur dan pengelolaan koperasi.
“Manajemen koperasi sangat penting agar sarana dan prasarana yang dibangun bisa berjalan efektif. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Koperasi untuk pendampingan, agar koperasi bisa mandiri dan mengelola usahanya dengan baik,” ujar Rahmat.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB pun berkomitmen untuk menjadikan kekayaan alam dan komoditas-komoditas seperti udang dan rumput laut ini sebagai faktor pengungkit pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (r)
